SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sebanyak 326 Desa di Kabupaten Pandeglang, mulai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2025. Usulan yang disampaikan masyarakat, masih mengenai infrastruktur, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Koranji Kecamatan Cadasari Eka Rahmawijaya mengatakan, usulan yang disampaikan masyarakat pada saat Musrenbangdes lebih kepada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, sebagai salah satu keluhan.
“Usulan yang disampaikan kepada kami masih mengenai infrastruktur, baik itu pembangunan jalan dengan cara rabat beton, paving block, dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya,” kata Eka, Kamis (15/2/2024).
Selain itu, pihaknya juga menerima aduan mengenai peningkatan layanan kesehatan, kelengkapan sarana dan prasarana belajar di sekolah, dan lainnya. Usulan itu nantinya, akan disampaikan kembali pada Musrenbang tingkat Kecamatan.
“Ada juga yang minta, agar kelengkapan sarana belajar mengajar di sekolah. Semua aspirasi dan keluhan itu kita tampung untuk kemudian kita sampaikan kembali pada Musrenbang tingkat Kecamatan,” tambahnya.
Sekretaris Camat (Sekmat) Cadasari ini juga mengatakan, dalam waktu dekat akan segera melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan.
Baca Juga: Kontingen Atlet Pandeglang Targetkan 20 Emas di Porprov VII Banten
Usulan yang disampaikan ditingkat Desa itu, akan kembali disampaikan dan akan dipilih mana yang menjadi prioritas.
“Nanti di Musrenbang tingkat Kecamatan, akan dibahas dan disampaikan kembali. Jadi mana usulan yang menjadi skala prioritas, untuk dilaksanakan pembangunannya di tahun 2025 mendatang,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Bunbun Buntaran mengatakan, Musrenbang tingkat Desa yang dilakukan sebagai upaya mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat.
Setiap usulan yang disampaikan, akan ditampung untuk kemudian dipilah dan dipilih mana yang menjadi skala prioritas. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat di tahun 2025 sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Usulan itu memang banyak, di setiap desa. Makanya, nanti akan kita pilih mana yang perlu dan harus segera ditindaklanjuti. Pada dasarnya, Musrenbang itu sebagai patokan mengambil kebijakan pembangunan,” imbuhnya. (adib)
