SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang, kembali merencanakan lelang jabatan terbuka atau open bidding bulan Mei mendatang. Saat ini, sudah dimulai tahapan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Diketahui, pendaftaran JPT Pratama itu dilakukan, sejak 19 Maret sampai 2 April 2024 mendatang. Hingga saat ini, baru ada beberapa pejabat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi lelang terbuka.
Open bidding tersebut untuk menutup kekosongan lima jabatan eselon II, yakni kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK), Kepala Dinas Perikanan, Sekretariat DPRD Pandeglang, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, sejak dilakukan pendaftaran baru ada beberapa orang yang mendaftar. Meski demikian, pihaknya akan terus menunggu hingga banyak pejabat yang mendaftar untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Ya baru ada beberapa yang mendaftar, mungkin karena sedang menyiapkan kelengkapan berkasnya atau menyiapkan dokumen pendaftaran, ya kita tunggu saja sampai batas akhir pendaftaran,” kata Fahmi, Senin (25/3/2024).
Fahmi mengatakan, sebelumnya pihaknya hanya membuka pendaftaran untuk empat JPT Pratama. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya dibuka open bidding untuk lima JPT Pratama.
“Awalnya cuman empat memang, tetapi kita buka kembali untuk Kesbangpolinmas, jadi semuanya ada lima JPT Pratama yang di open bidding kan. Pelaksanaannya kita ingin bulan Mei ini sudah selesai,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyiapkan open bidding untuk dua pejabat eselon II yang akan pensiun di tahun 2024 ini, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Didi Mulyadi dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Aep Saepudin.
“Jadi tiga bulan sebelum pejabat yang bersangkutan pensiun, kita lakukan open bidding. Jadi, ketika pejabat itu pensiun, bisa langsung kita tutup kekosongannya dengan pejabat yang baru, jadi enggak ada kekosongan lagi,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi, mengingatkan agar kekosongan jabatan yang terjadi selama ini dijadikan sebagai catatan. Oleh karena, butuh waktu lama untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini terjadi.
“Jangan sampai kekosongan jabatan ini terjadi lagi dan waktu mengisinya lama, karena bisa menghambat program kerja di OPD. Makanya, kedepan Pemkab harus bisa mengatasi kekosongan pejabat, dan enggak memakan waktu lama,” imbuhnya. (adib)
