SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemilihan umum (pemilu) sudah selesai. Yang kalah harus mengakui kemenangan calon presiden-wakil presiden terpilih dan tidak perlu marah-marah.
Pesan bijak tersebut disampaikan oleh mantan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD saat memberikan tausiah dalam peringatan Tahun Baru Hijriah 1446 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
“Pemilu? Selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui, (yang kalah) jangan marah-marah melulu, enggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya,” kata Mahfud, Minggu (7/7/2024).
Mahfud mengatakan, meskipun seorang calon merasa menjadi yang paling hebat, tetapi kenyataannya ia tidak dipilih oleh rakyat. Karena itu, pihak yang kalah harus mengakui calon terpilih dan selanjutnya kembali membangun peradaban.
“Apapun variasi yang mendekati, itu harus kita akui, lalu apa? Mari membangun peradaban,” tutur Mahfud. Menurut guru besar Ilmu Hukum Tata Negara itu, pemilu merupakan salah satu bentuk keadaban manusia dalam membangun pemerintahan.
Indonesia, kata Mahfud, sudah melaksanakan tiga sila dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan seluruh rakyat Indonesia.
Namun, saat ini sila keempat mengenai kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan serta sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum dilaksanakan.
Padahal, kelima sila itu menjadi modal untuk mencapai Indonesia emas pada 2045 atau saat negara ini berusia 100 tahun. “Terkadang keadilan itu diperjualbelikan. Itu yang penting kita bangun dorong pemerintahan dari seluruh jajaran,” ujar Mahfud.
BeritaTerbaru
Sementara itu, di akun X, Mahfud MD meminta Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, M. Nasih mengungkapkan alasan dan prosedur terkait pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR, Budi Santoso. Menurutnya, saat ini publik tengah menunggu kejelasan tentang pemberhentian Budi Santoso oleh Nasih.
Mahfud menyebut baik Budi maupun Nasih adalah sahabat baiknya. Ia menilai keduanya adalah orang-orang baik, terbuka terhadap perbedaan, dan tawadhu’ dalam keseharian.
“Sangat mengejutkan ketika ada berita pemberhentian atas Dekan FK tersebut oleh Rektor setelah ada berita Dekan FK menolak masuknya dokter-dokter asing ke Indonesia,” kata Mahfud melalui akun X resminya, Minggu (7/7).
Ia menyinggung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyatakan tak pernah meminta penggantian dekan karena tak ada hubungan strukturalnya. Di sisi lain, berdasarkan pemberitaan media, Kemendikbudristek menyesalkan pemberhentian tersebut.
“Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair. Pemberhentian dari jabatan struktural harus ada alasan dan prosedurnya. Apa alasannya dan bagaimana prosedur pengambilan keputusannya. Alasan dan prosedur harus dijelaskan secara terbuka, meskipun tetap akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi di perguruan tinggi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Dekan FK UNAIR Budi Santoso dicopot tak lama setelah menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Budi menolak rencana itu karena menurutnya, hampir semua dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia mampu meluluskan dokter berkualitas yang tak kalah dengan dokter asing.
Tak lama setelah pernyataan itu, Budi dipanggil pimpinan kampus hingga akhirnya dipecat sebagai Dekan FK UNAIR. Ia mengonfirmasi pemberhentiannya pada Rabu (3/7).(bbs/san)
