SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menimbulkan spekulasi akan berubahnya rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kota Tangerang, Po Abas Sunarya meyakini hal itu tidak akan terjadi.Terlebih telah ada pernyataan dari salah satu petinggi DPP Partai Golkar.
” Sudah ada penjelasan dari Pak Doli (Doli Kurnia-red), salah satu wakil ketua bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Ketum Golkar yaitu selama masih menjabat hingga tanggal 10 nanti. Itu tidak ada masalah dan berlaku seperti biasanya. Tapi nantinya, hal tersebut akan dikuatkan juga dengan selembaran khusus dari KPU,” ungkapnya.
Abas yang juga merangkap sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) ini pun menuturkan bahwa ratusan paslon kepala daerah yang melaju untuk menjadi bupati, walikota, gubernur dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan rekomendasi DPP Golkar secara mutlak dan melawati banyak proses pengujian oleh tim survei dengan pertimbangan yang matang.
” Jadi gak ada waktu lagi untuk mengatur, dan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPP Golkar itu adalah hasil seleksi. Dan Itu diajukan oleh DPD nya masing masing di tingkat dua, terus disaring lagi ke tingkat satu. Lalu kemudian difinalis di DPP Golkar, kemudian turun lah rekomendasi,” jelasnya.
Abas menyebut rekomendasi tersebut sudah menjadi tugas partai untuk mengikuti Pilkada di tingkat kabupaten/kota dan juga tingkat gubernur. Sedangkan, bagi yang belum mendapat rekomendasi, itu harus menunggu ketua atau Plt baru.
“Golkar ini sangat cair dan nggak ada masalah. Karena kita percaya bahwa survei itu kecil sekali margine errornya. Kalau memang kita sudah mempunyai keyakinan tinggi, saya kira semua partai juga memahami juga. Rata-rata di daerah itu cuma perlu beberapa saja untuk berkecukupan. Tetapi Golkar tidak begitu, pasti Golkar mengajak partai lain. Karena yang utama itu kan bendera dulu, setelah bendera kita dapati. Kami sangat yakin sekali, masyarakat lah yang menentukan hasil Pilkada nanti,” ujarnya.
Abas menuturkan bahwa Pilkada tingkat dua dan satu itu bukan hanya untuk kepentingan salah satu partai saja. Akan tetapi,pemimpin kepala daerah terpilih tetap menjadi milik semua partai politik.
“Apabila si paslon ini sudah menjadi kepala daerah, baik Walikota, Bupati atau Gubernur itu sudah menjadi milik semua partai. Jadi intinya itu baik partai lawan atau partai sendiri, semuanya itu sama. Jika mengacu pada penjelasan bang Doli itu saya kira nggak ada masalah, dan harus kita pahami bersama juga,” ujarnya.
Ketika disinggung jika ada ketum Golkar yang baru, apa dia bisa mengubah rekomendasi, Abas percaya hal itu sulit terjadi
” Kalau sekarang mengubah rekom itu gak mungkin, karena waktunya itu sudah mepet sekali. Dan di Golkar itu gak segampang mengubah gitu aja, karena itu semua benar benar hasil survei banget. Jadi kalau mau mengubah itu, harus kembali survei awal lagi. Sedangkan SOP kita itu boleh calonkan dengan hasil survei yang tertinggi di daerahnya. Mangkanya, yang sudah diajukan oleh DPP itu adalah yang tertinggi hasil surveinya,”ujarnya.
Abas menjelaskan bahwa proses survei ulang paslon kepala daerah memakan waktu selama tiga Minggu. Dan tidak akan mencukupi waktunya jika hal itu dilakukan.
Mengingat pada tanggal 27 Agustus 2024 besok para para peserta kontestasi politik akan memasuki tahapan pendaftaran secara resmi di KPU nanti.
Baca Juga: Ikut Pertarungan Pilbup Bandung, Sahrul Gunawan: Sudah Siap Kalah dan Sudah Siap Menang
” Saat ini harus cepat dan nggak ada waktu lagi. Yang jelas, siapa pun calonnya itu sudah pasti berpotensi dan sudah kesepakatan bersama. Terus kalau menyikapi soal isu yang berkembang saat ini, itu hal yang biasa bagi Golkar. Karena Golkar partai yang dewasa dan penuh pengalaman untuk terus berjalan,” kata Abas. (made)
