SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kota Tangerang siap menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). APJI Kota Tangerang turut berkontribusi program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua APJI kota Tangerang, Erin Nurmianti menganggap bahwa program MBG sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Program ini juga dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, yang akan menjadi pilar penting dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Oleh karenanya, guna menyukseskan program tersebut, kata Erin, pihaknya akan melibatkan pengusaha jasa boga yang memiliki legalitas usaha serta memiliki serfitikasi halal. “Dari seluruh anggotanya secara legalitas telah memenuhi syarat. Anggota kita secara administrasi sudah legal, maka dari itu kami siap turut berkontribusi menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran mulai Januari 2025 nanti,” ungkap Erin, Senin (28/10/2024).
Pihaknya juga telah mempersiapkan pengusaha UMKM dalam bidang jasa boga untuk memiliki legalitas usaha dengan menyelenggarakan program sertifikasi bekerja sama dengan Disperindagkop Kota Tangerang didampingi ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
Menurutnya, sertifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan usaha jasa katering dan jasa boga mikro hingga besar yang tergabung di APJI memiliki standar kualitas yang tinggi, terutama dari sisi gizi, higienitas dan sanitasi. “Kita mendukung program-program pemerintah terutama yang berkaitan dengan makanan bergizi, menu-menu makanan bergizi. Jadi, mungkin lebih baik untuk bisa kerja sama, bersinergi dengan APJI,”ucapnya.
Dengan legalitas yang dimiliki anggota APJI Kota Tangerang, lanjut Erin, hal itu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kualitas jasa dan layanan pengusaha jasa boga sehingga pasar yang didapatkan semakin luas. “Masyarakat juga sangat menyambut baik adanya upaya nyata dari pemerintah pusat dalam menjalankan program MBG tersebut,”pungkasnya. (hafiz)
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi: Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan
