SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 Miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Dana tersebut, dipergunakan untuk menutupi semua kebutuhan pesta demokrasi tingkat desa, meskipun Pemerintah Pusat belum menentukan secara pasti waktu pelaksanaannya.
Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, pihaknya sudah menyediakan anggaran sebesar Rp2,4 Miliar untuk persiapan pelaksanaan Pilkades serentak di 108 Desa serta empat Desa yang ditinggal meninggal dunia oleh pejabatnya.
“Anggaran untuk Pilkades, disiapkan kurang lebih Rp2,4 Miliar. Anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan Pilkades pertama untuk yang 108 Desa, kemudian ada Kepala Desa meninggal dunia kita laksanakan juga walau sistemnya PAW (Pergantian Antar Waktu) yang meninggal kalau enggak salah 3-4 desa, ada Citaman, Jiput, Kananga di Menes, kemudian Cisereh, Kecamatan Cisata,” kata Muslim, Selasa (21/1/2025).
Ditanya terkait waktu pelaksanaan, Muslim mengatakan, pihaknya belum menerima informasi terkait waktu pelaksanaan Pilkades serentak tersebut. Adapun anggaran yang sudah disiapkan itu, untuk menjaga apabila Pusat menginstruksikan pilkades tahun 2025 ini.
“Jadi untuk Pilkades itu kita masih menunggu Juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk teknis) dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Jadi, untuk pelaksanaan Pilkades, menunggu keluarnya Juklak dan Juknis, tetapi anggarannya sudah kita sediakan,” ujarnya.
Baca Juga: Muslim Taufik Jadi Plt Sekwan Pandeglang, Tugas Baru Menanti
“DPMPD sudah mempersiapkan, dari sisi anggaran. Kemudian, rancangan tahapan juga sudah dipersiapkan, tapi mengenai pasti pelaksanaannya kita menunggu dari Permendagri,” tambahnya.
Muslim mengatakan, alokasi anggaran tersebut untuk membiayai semua tahapan pelaksanaan Pilkades serentak. Oleh karena, kebutuhan anggaran tersebut harus disiapkan agar tidak mengganggu terhadap pagu anggaran lainnya.
“Anggaran penyelenggaraan di kita, logistik di kita, nanti pengadaan di kita dan distribusi logistik ke desa masing-masing. Kebutuhan Pilkades ya layaknya pemilihan baik kepanitiaan, kemudian logistik, sosialisasi, monitoring,” tuturnya.
Muslim juga mengatakan, apabila Pilkades serentak tidak dilaksanakan tahun 2025 ini, alokasi anggaran yang sudah disediakan akan dikembalikan ke kas daerah, dan bisa dipergunakan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari Kemendagri.
“Pengalihan anggaran itu anggaran dari APBD kalau tidak jadi di perubahan diserahkan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kembali. Nanti biar TAPD mengalokasikan anggaran itu untuk kegiatan lainnya,” ujarnya.
Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemkab Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat atau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan MK, terkait pelaksanaan Pilkades serentak di ratusan desa di Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga: Delapan Desa di Lebak Gelar Pemilihan PAW Kades
“Sampai sekarang kita masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi juga menjadi salah satunya dari situ. Tapi yang pasti putusan apapun kami sudah menyiapkan,” ungkap Doni.
Doni mengatakan, informasi awal pelaksanaan Pilkades serentak akan dilakukan di tahun 2025 ini, hanya waktu tepatnya belum bisa dipastikan. Informasi itu, kata dia, baru sekedar kabar awal dan belum bisa dipastikan, karena masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat dan MK.
“Informasi sementara tahun 2025 ini, kurang lebih ada 110 desa akan menyelenggarakan pilkades. Kalau untuk waktu penyelenggaraan kita masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Doni mengatakan, meski belum bisa dipastikan, namun pihaknya sudah melakukan beberapa persiapan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025 ini.
Besaran anggaran yang dialokasikan Pemkab Pandeglang yakni sebesar Rp30 juta untuk satu desa. Sedangkan anggaran tambahan lainnya akan menjadi beban Dana Desa (DD) dimasing-masing desa yang melaksanakan Pilkades serentak nanti.
“Walaupun baru informasi awal, tetapi kita tetap melakukan persiapan. Takutnya ada perintah untuk Pilkades, kita sudah siap anggarannya. Anggarannya kecil gak sampai miliaran, untuk pengamanan ada di Kesbangpol,” pungkasnya.
“Itu ditanggung pemerintah daerah, nah yang sisanya ada di Dana Desa, sudah dialokasikan di angka Rp30 juta, dengan jumlah desa ada sekitar 110 desa,” sambungnya. (adib)
