SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sebanyak 326 Desa se-Kabupaten Pandeglang, selesai melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasilnya, mayoritas masyarakat masih menyampaikan keluhan seputar sarana dan prasarana infrastruktur, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Sekretaris Camat (Sekmat) Cadasari Eka Rahmawijaya mengatakan, sebelas Desa di wilayahnya telah menyelesaikan kegiatan Musrenbangdes. Mayoritas masyarakatnya, mengeluhkan terkait pembangunan infrastruktur jalan yang masih rusak dan mengganggu akses masyarakat.
“Musrenbangdes sudah selesai dilakukan, di sebelas Desa. Kebanyakan masyarakat, ingin pembangunan jalan di Cadasari lebih dioptimalkan lagi, karena masih banyak akses jalan yang masih rusak,” kata Eka, Minggu (2/2/2025).
Selain jalan, kata dia, masyarakat juga mengeluhkan terkait pelayanan kesehatan, perekonomian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pertanian, dan lainnya. Akan tetapi, keluhan yang disampaikan lebih banyak mengenai infrastruktur dan kesehatan.
“Ada juga terkait kelengkapan Posyandu. Banyak yang disampaikan, tetapi kebanyakan terkait infrastruktur dan kesehatan. Kita akan tampung usulan yang disampaikan itu,” tambahnya.
Camat Jiput, Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan hal senada. Kata dia, banyak keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rumah tidak layak huni (RTLH) sarana dan prasarana pendidikan dan lainnya.
“Banyak yang disampaikan, semuanya terkait kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, RTLH, dan lainnya,” ungkap Ade.
Ade mengatakan, semua usulan itu akan ditampung dan kembali dibahas melalui Musrenbang tingkat Kecamatan, untuk dipilih usulan mana yang akan menjadi prioritas dan disampaikan kembali melalui Musrenbang tingkat Kabupaten.
“Semua usulan ini akan kita sampaikan, dan mana saja nanti yang menjadi prioritas. Semua usulan itu nantinya akan dipilih oleh Pemkab, sesuai dengan urgensinya,” tuturnya.
Sementara, Camat Sindangresmi Muklis Arifin mengatakan, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan wilayahnya masing-masing.
Usulan itu nantinya, akan dibahas secara berjenjang dalam kegiatan Musrenbang hingga tingkat Kabupaten, dan akan ditentukan usulan mana yang bakal dijadikan sebagai skala prioritas.
“Semua peserta musyawarah, menyampaikan usulan program kegiatan bidang infrastruktur, Pendidikan kesehatan, pertanian, ekonomi, budaya, agama yang menjadi skala prioritas untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan,” tukasnya.
Selain itu, Muklis juga menyampaikan kepada semua warga Kecamatan Sindangresmi, agar patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Oleh karena, kewajiban masyarakat yang dibayarkan itu menjadi salah satu sumber dana pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Pentingnya PBB bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, dan berharap ikut membantu mensosialisasikan pembayaran SPPT PBB tahun 2025 yang telah di distribusikan kepada desa untuk di sampaikan kepada masyarakat,” paparnya.
“Pembayaran PBB sudah bisa dilaksanakan di di berbagai tempat mulai titip kepada kolektor dari desa atau membayar langsung ke bank BJB, Bank himbara, BCA, kantor pos, marketplace sehingga mempermudah pembayaran PBB,” tutupnya. (adib)
