SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Sejumlah kepala daerah berniat segera melakukan rotasi atau mutasi pegawai setelah efektif bertugas usai menjalani pembekalan kepala daerah atau retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dari 21-28 Februari. Lalu bagaimana dengan Wali kota-Wakil Wali kota Tangerang?
Ditemui usai Pengajian Ramadan di Masjid Al-Azhom, Senin (3/3/2025) Wali kota Tangerang Sachrudin memberikan jawabannya. “Mutasi dalam sebuah instansi pemerintah itu sebuah kebutuhan. Nanti kita lihat dari segi kebutuhannya, bukan begitu jadi (kepala daerah) kemudian kita segera mutasi tanpa dasar,” terangnya. “Kita lihat dulu nanti kebutuhannya seperti apa,” ulangnya. Dia mengatakan, sebelum melakukan mutasi pihaknya terlebih dahulu harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawai.
Diketahui, dalam pertemuan dengan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang 12 Februari 2025 lalu di salah satu resto di kawasan Pinang sebelum dilantik, Sachrudin memang menerima aspirasi agar dirinya tidak tergesa-gesa melakukan perombakan kabinet meski diperbolehkan oleh Menteri Dalam Negeri. Proses rotasi dan mutasi di lingkup Pemkot Tangerang terakhir dilaksanakan pada Februari 2025 lalu oleh Pj Wali kota Tangerang Nurdin.
Sementara ketika disinggung kegiatannya selama mengikuti retret di Magelang, Sachrudin mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan adalah program nasional yang diharapkan dapat selaras dengan daerah-daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh kepala daerah baik gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, maupun bupati-wakil bupati diikutsertakan.
“Pematerinya itu semua menteri yang ada, baik berkaitan dengan infrastruktur di mana yang menjadi kebutuhan dasar harus berjalan, termasuk masalah kesehatan, pendidikan dan sosial serta keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab kita, dan program-program pemerintah pusat harus terlaksana, termasuk masalah MBG (makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan masalah efisiensi termasuk menjadi pembahasan. Namun begitu Sachrudin mengatakan bahwa efisiensi bukan berarti sebuah hambatan, melainkan kinerja dan program harus tetap efektif. “Tapi bagaimana kita terus melakukan kinerja kita, karena dalam melaksanakan program kegiatan yang paling penting adalah bisa menyentuh kepentingan masyarakat,” jelasnya. (made)
Baca Juga: Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu
