SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemerintah Provinsi Banten memastikan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) untuk pemerintah desa tidak akan terkena pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Plt Kepala DPMD Banten, Berly Rizki Natakusumah, menegaskan bantuan kepada desa tetap aman sesuai formulasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Masih formulasi TAPD. Enggak, enggak ada yang di efisiensikan dari dana desa,” katanya, Minggu (27/4).
Berly menambahkan, arahan tersebut juga sejalan dengan instruksi Gubernur Banten, Andra Soni, yang menekankan pentingnya mempertahankan alokasi Banprov demi memaksimalkan pembangunan desa.
“Iya Gubernur menyiapkan itu (Banprov, red) untuk seluruh desa yang ada di wilayah Provinsi Banten,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan untuk program beasiswa Sarjana Penggerak Desa (SPD).
“Kita akan segera menyalurkan bantuan keuangan desa dari Provinsi Banten tahun ini, Rp100 juta, insyaallah. Dana tersebut, salah satunya, harus digunakan untuk program SPD,” jelas Andra.
Baca Juga: Miliki 1,2 Juta Investor, Banten Urutan Lima Nasional
Setiap desa wajib membiayai satu sarjana dari keluarga tidak mampu yang berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Andra juga mendorong pemdes menjalin kerja sama dengan kampus untuk melancarkan program ini.
“Segera bangun kerja sama dengan beberapa kampus. Terakhir, kami mendapat tawaran dari kampus yang sedang kami jajaki kerja samanya. Akan ada 100 beasiswa,” tandasnya.
Sebagai informasi, Banprov 2024 sebesar Rp123 miliar untuk 1.238 desa di Banten, dengan masing-masing desa mendapatkan Rp100 juta. (mpd/mpd/rmg)
