SATELITNEWS.COM, SERANG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten, Tahun Anggaran 2024 telah selesai dibahas. Dari rangkaian panjang pembahasan LKPj tersebut, Pansus memberikan puluhan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten, dari mulai penataan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sampai pemenuhan fasilitas rumah singgah.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus LKPj Gubernur Banten, tahun anggaran 2024 M. Faizal, saat rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj tahun anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis (8/5/2025).
Faizal menjelaskan, pada tahun 2024 ada empat program prioritas pembangunan yang menjadi fokus pengalokasian anggaran yang seyogyanya selaras dengan kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.
Oleh karena itu, dalam rangka memastikan ketercapaian itu maka Pansus memberikan rekomendasi atau masukan yang konstruktif, untuk perbaikan tata kelola pemerintahan kedepannya.
Terkait dengan pengelolaan dana BOS, dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan dana ini harus benar-benar diperhatikan serta mengutamakan transparansi, akuntabel serta data base penerima yang benar.
“Ini harus ditindaklanjuti secara serius, karena tahun sebelumnya juga menjadi temuan BPK, dari mulai penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Banten Ikut Langsung Dalam Pencarian Rombongan Jurnalis yang Hilang di GAK
Selain dana BOS, revitalisasi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) di Kabupaten Pandeglang juga harus dilakukan agar fungsinya sesuai dengan semangat awal pembentukannya saat itu serta mempersiapkan CMBBS menjadi salah satu sekolah garuda yang merupakan program kerja presiden.
Selanjutnya, dalam bidang pelayanan kesehatan, Pansus merekomendasikan upaya pembenahan dan peningkatan kualitas kesehatan seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan baik sarana maupun prasarana kepada masyarakat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Tenaga medis spesialis di sejumlah RSUD juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakay, agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan responsif,” ujarnya.
Pemprov Banten juga, lanjutnya, harus mampu menyediakan rumah singgah yang strategis dan layak bagi warga Banten yang membutuhkan layanan rujukan kesehatan dan pendidikan di Jakarta.
“Itu perlu segera ditindaklanjuti karena sudah urgen,” pungkasnya.
Politisi Golkar itu juga, meminta Pemprov Banten agar mendorong Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi penetapan jumlah penerima bantuan iuran (pbi) agar distribusinya lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga: Dukung Penuh Pencarian Rombongan Wartawan, Pemprov Banten Siapkan Fasilitas Ini
Untuk penanganan kemiskinan, Pansus mendorong agar dilakukan peningkatan program penerimaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Provinsi Banten, khususnya daerah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Termasuk juga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) akibat banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan pemberantasan praktik percaloan dan mafia tenaga kerja.
“Untuk meningkatkan investasi, kami mendorong Pemprov Banten agar mempermudah perizinan bagi para investor, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif,” pungkasnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, dirinya meminta agar OPD terkait segera menginventarisir berbagai rekomendasi yang menjadi catatan dari Pansus LKPj tersebut untuk kemudian segera diselesaikan.
Namun demikian, kedepan dirinya tidak ingin hal yang sama terjadi kembali di tahun berikutnya. Sehingga, penyelesaian rekomendasi itu harus benar-benar komperhensif dan tidak gali lubang tutup lubang.
“Jangan sampai masalah itu diselesaikan dengan mengorbankan program yang tahun ini. Saya tidak ingin metodenya begitu. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh, yang ada terus berlanjut dan tidak akan selesai,” ujarnya.
Diakui Dimyati, kendatipun berbagai rekomendasi itu terjadi sebelum ia menjabat, namun sebagai sebuah sistem pemerintahan yang kolektif dan kolegial, ia akan menyelesaikannya secepat mungkin.
“Ini tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin,” pungkasnya.
“Saya melihat aparatur yang ada sudah sangat professional dan akuntabel, sehingga dari system birokrasi kita sudah cukup bagus. Tinggal kedepan kita lakukan upgrade saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, kepada seluruh aparatur yang ada, jika dalam pelaksanaannya menemukan persoalan segera lakukan konsultasi, sehingga kita bisa selesaikan bersama.
“Saya akan rapihkan semua supaya bisa berjalan harmonis,” imbuhnya. (luthfi)
