SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, memiliki tunggakan terhadap penyedia barang/jasa sekitar Rp120 Miliar. Tunggakan tersebut, merupakan pembayaran proyek fisik yang gagal bayar di tahun 2024 lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Serang Najib Hamas, Rabu (18/6/2025).
“Ibaratnya kita beli tahu, tahunya sudah dimakan, sementara bayarnya belum lunas, baru DP (Down Payment),” kata Najib.
Najib mengaku, sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, untuk menghitung proyek gagal bayar tersebut untuk segera dilakukan pembayaran. Karena, dirinya belum melakukan pengecekan secara detail.
“Itu proyek fisik pengadaan di tahun 2024, tapi karena bagian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan walaupun sudah transisi, maka tetap kita upayakan (dilakukan pembayaran),” ujarnya.
Najib mengatakan, proyek pekerjaan yang gagal bayar tersebut diantaranya, ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kemudian dimungkinkan juga ada di Dinkes Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Hadiri Khotmul Quran, Wabup Serang Ingatkan Soal Penguatan Pendidikan Karakter
Terkait dengan langkah kedepan, agar persoalan tersebut tidak terulang lagi, Najib menyampaikan ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, diantaranya adalah intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus maksimal, termasuk penegakan Perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
“Paralel harus kita perbaiki pelayanan yang berpotensi untuk PAD,” ujar Najib.
Diakui Najib, dari informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang memang bakal ada investasi besar yang bisa berdampak terhadap penerimaan pajak BPHTB. Namun investasi tersebut baru rencana belum ada pengadaan tanah.
“Kalau dari laporan Dinas Perizinan memang ada investasi besar, tapi baru rencana belum ada pengadaan tanah, kalau sudah ada transaksi tanah baru bisa masuk BPHTB, tapi itu kan eksternal, diluar kendali kita, gak mungkin kita memaksakan investor untuk membeli tanah Minggu depan, mereka prosesnya panjang ” ujarnya.
Kata Najib, yang menjadi domain pihaknya adalah yang pertama memaksimalkan potensi pajak daerah seperti pajak hotel, dengan memfasilitasi kawasan wisata agar huniannya bisa bertambah.
“Kemudian pajak parkir dan retribusi parkir,” pungkasnya. (sidik)
Baca Juga: Kunjungi Puskesmas Kibin, Wabup Najib Dorong Akses Jalan dan PJU Diperbaiki
