SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menggagas penggunaan sistem pelacakan berbasis Global Positioning System (GPS) pada seluruh armada pengangkut sampah. Inisiatif ini diambil sebagai upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang hingga kini masih dinilai belum tertangani secara maksimal di Kabupaten Tangerang.
Menurut Amud, pemasangan GPS pada kendaraan pengangkut sampah akan membantu pemerintah daerah dalam memantau jalur dan aktivitas operasional truk secara real-time. Dengan begitu, ketepatan waktu dan rute pengangkutan dapat dikontrol lebih baik.
“Dengan GPS, kita bisa mengetahui apakah armada berjalan sesuai rute yang ditentukan atau tidak. Ini penting untuk memastikan layanan pengangkutan sampah berjalan optimal, dan tidak ada penumpukan sampah di titik-titik tertentu,” kata Amud kepada Satelit News, Minggu (29/6).
Amud juga menyoroti masih banyaknya aduan dari masyarakat terkait sampah yang menumpuk berhari-hari karena tidak segera diangkut. Padahal, pengelolaan sampah merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah secara maksimal.
“Selama ini kita menerima banyak keluhan. Misalnya, truk sampah yang datang tidak sesuai jadwal, atau sampah tidak diangkut seluruhnya. Ini bisa diatasi jika pengawasan armada ditingkatkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, sistem pelacakan GPS bukan sekadar alat pengawasan, tetapi juga menjadi langkah menuju digitalisasi layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang: Tagih Piutang Pajak hingga Tambah Ruang Kelas
“Langkah ini bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Kita ingin Pemkab Tangerang segera menerapkannya secara menyeluruh,” ujarnya.
Pihak DPRD, lanjut Amud, siap mendorong alokasi anggaran untuk implementasi teknologi ini, termasuk pelatihan operator dan sistem integrasinya di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Bahkan DPRD pun siap mendukung penambahan armada sampah jika dinilai masih dibutuhkan, terutama dalam penerapan sistem GPS.
Amud berharap dengan langkah ini, tidak ada lagi alasan operasional sebagai penyebab keterlambatan pengangkutan sampah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita ingin masalah sampah ini benar-benar ditangani sampai tuntas,” tutupnya. (aditya)
























