SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah bulan ini berencana menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos). Mulai dari beras, uang tunai, subsidi gaji, hingga makan gratis.
Terbaru, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias bantuan beras mulai disalurkan. Tak tanggung-tanggung, 18,2 juta warga di seluruh Indonesia kebagian jatah bantuan ini. “Setiap penerima langsung terima 20 kilogram beras untuk dua bulan sekaligus,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
Penyaluran ini didasari Surat Penugasan Bapanas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025, yang menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Bulog diminta menyalurkan beras kualitas bagus. “Alhamdulillah, penugasannya sudah keluar 4 Juli kemarin. Ini bukti komitmen Presiden Prabowo pada rakyat. Kita pastikan berasnya bagus,” ucap Arief.
Ia mengakui, prosesnya sempat molor gara-gara nunggu anggaran dari Kemenkeu. Tapi, katanya, itu justru bagian dari perbaikan tata kelola. “Ini juga jadi rekomendasi dari BPK,” katanya. Bantuan ini bakal menyasar penerima manfaat di 38 provinsi, berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) hasil padanan Kemensos dan BPS. Sebagai cadangan, Bapanas juga siapkan 4 juta nama tambahan untuk antisipasi jika ada perubahan data di lapangan.
Penyalurannya melibatkan semua unsur: dari pemda sampai aparat TNI-Polri. “Tiap daerah punya tantangan masing-masing. Tapi kami yakin bisa diatasi secara kolaboratif,” tegas Arief.
Tak cuma beras, bansos lainnya juga jalan terus. Salah satunya Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tahap pertama sudah cair ke 2,45 juta pekerja per 24 Juni 2025. Tiap orang menerima Rp 600 ribu untuk dua bulan. “Total penerima BSU tahap pertama ada 3,69 juta. Sisanya masih proses validasi,” ujar Menaker Yassierli di Gedung Kemnaker, Jalan Gatot Subroto.
Baca Juga: Minyakita Dikeluarkan dari Bansos, Dialihkan ke Pasar Rakyat
Yassierli menjelaskan, pihaknya telah menerima data 4,5 juta calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran BSU dilakukan melalui bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN), dan untuk Aceh lewat BSI. Kalau tak punya rekening? Lewat PT Pos, seperti tahun lalu. “BSU ini bagian dari lima paket stimulus ekonomi. Target totalnya 17 juta pekerja,” kata Yassierli.
Selain BPNT dan BSU, bantuan lain Program Keluarga Harapan (PKH) juga lanjut. Disalurkan 4 kali dalam setahun: Januari–Maret, April–Juni, Juli–September, dan Oktober–Desember. Bentuknya uang tunai dengan jumlah yang beda-beda tergantung kategori penerima.
BeritaTerbaru
Lalu ada program unggulan Presiden Prabowo: Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diketahui sudah mulai sejak Januari 2025, sempat disesuaikan selama Ramadan, sekarang jalan lagi. Dibagikan pagi hari di sekolah-sekolah.
Tak kalah penting, BLT Dana Desa. Tiap penerima mendapat Rp 300 ribu per bulan, disalurkan lewat pemerintah desa. Sasaran utamanya: keluarga miskin non-penerima bansos lain, keluarga disabilitas, lansia tunggal, atau yang kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah juga tetap menggelontorkan Atensi Yapi, alias bantuan untuk anak yatim piatu. Dana tunai Rp 200 ribu per bulan, disalurkan Kemensos sampai anak berusia 18 tahun. Terakhir, Program Indonesia Pintar (PIP) buat siswa SD-SMP-SMA tetap jalan. Pencairan dilakukan dalam tiga termin: Februari–April, Mei–September, dan Oktober–Desember.
1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi
Baca Juga: 3.021 Penerima Bansos di Kota Tangerang Terindikasi Judi Online, Dinsos Tunggu Verifikasi Data
Sementara, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap ada 1,9 juta data penerima bansos yang terkoreksi. Gus Ipul mengatakan penyesuaian data dilakukan setelah adanya verifikasi. “Ini menyesuaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional,” kata Gus Ipul di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
Gus Ipul mengatakan, data itu terkoreksi setelah dilakukan verifikasi ulang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi itu membuat adanya penyesuaian dan pembaruan data penerima bansos. Seperti diketahui, bansos ini disalurkan setiap tiga bulan sekali; triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Saat ini, memasukan penyaluran triwulan 2.
“Nah, dalam rangka penyaluran triwulan 2 ini, kita mengacu kepada DTSEN sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Nah, untuk itu, kemudian kita lakukan penyesuaian-penyesuaian,” tegas Sekjen PBNU ini. Selain DTSEN, lanjut dia, Kemensos juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penerima bansos sudah tepat sasaran. PPATK diminta mengecek apakah rekening data penerima bansos itu sudah layak menerima bansos.
“Karena menurut informasi awal PPATK, ada anomali-anomali yang saya belum tahu detail tapi nanti akan disampaikan pada waktunya,” jelas Mensos. Gus Ipul menegaskan, pencairan bansos pada Juni-Juli guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. “Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (rm)
