SATELITNEWS.Ķ, TANGERANG – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara. Bahkan, ia telah mendorong agar kajian DOB tersebut dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Saya sudah sampaikan dan sudah saya dorong agar kajian DOB Tangerang Utara dimasukkan ke dalam RPJMD tahun 2025–2029,” ujar Amud kepada Satelit News, Minggu (27/7), saat dihubungi via telepon.
Amud menjelaskan, proses kajian mencakup diskusi publik yang melibatkan akademisi dan masyarakat di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang. Tujuannya adalah menggali potensi wilayah serta merumuskan lokasi pusat pemerintahan baru dan aspek teknis lainnya sesuai tahapan pemekaran.
“Anggaran kajian tentu disesuaikan dengan kebutuhan, dan teknisnya ada di ranah eksekutif. Yang jelas ini butuh anggaran tersendiri,” tegasnya.
Amud menekankan, selama langkah pemekaran dilakukan untuk kemaslahatan dan mendekatkan pelayanan publik, maka hal itu patut didukung penuh.
“Tetapi memang harus dipersiapkan secara matang. Setelah pemekaran, pemerintah induk tetap bertanggung jawab. Maka dari itu, kajian harus benar-benar komprehensif,” lanjutnya.
Baca Juga: Ratusan Anak Ikuti Khitanan Massal di RSUD Tigaraksa
Ia menambahkan, pesatnya pembangunan di kawasan pesisir utara menunjukkan Tangerang Utara memiliki potensi besar untuk berdiri sebagai kabupaten baru. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek tata ruang.
“Di wilayah utara masih banyak lahan pertanian. Maka harus ada keseimbangan antara kawasan ekonomi dan lahan pangan, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutupnya.
BeritaTerbaru
Sementara itu, Badan Pemekaran Daerah (Bapeda) Tangerang Utara saat ini gencar melakukan sosialisasi dan diskusi terkait rencana DOB. Kegiatan melibatkan berbagai pihak mulai dari pejabat publik hingga komponen masyarakat seperti nelayan, petani, buruh, PNS, ormas, dan lainnya.
Prayogo Ahmad Zaidi dari Bapeda Tangerang Utara menuturkan, pihaknya telah menyusun kajian pemekaran secara mandiri dan membukukannya dalam ribuan halaman.
“Kami terus lakukan sosialisasi ke semua kalangan: nelayan, buruh, honorer, PNS, semua kita libatkan,” ujar Prayogo. (alfian/aditya)
