SATELITNEWS.COM, TANGERANG–-Menyusul gelombang penolakan dari masyarakat terkait besarnya tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota legislatif, DPRD Kabupaten Tangerang resmi mengajukan pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur hak keuangan dan administratif bagi Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, menyatakan bahwa surat usulan pencabutan telah dikirim ke Pemerintah Kabupaten Tangerang, termasuk kepada Bupati. Usulan tersebut, kata Amud, merupakan hasil kesepakatan rapat antara Pimpinan DPRD dan seluruh Ketua Fraksi.
“DPRD telah mengirim surat usulan pembatalan Perbup Nomor 1 Tahun 2025. Kelanjutannya bisa ditanyakan langsung ke pihak eksekutif,” ujar Amud kepada Satelit News, Minggu (7/9).
Ia memastikan, Perbup tentang tunjangan perumahan dan transportasi DPRD tersebut akan dicabut. Surat pencabutan telah dikirim pada Selasa, 2 September 2025 dan kini berada di tangan Bupati serta bagian hukum Pemkab Tangerang.
“Semua pimpinan dan ketua fraksi sudah sepakat, Perbup itu harus dibatalkan,” tegas Amud.
Jika pencabutan resmi dilakukan, maka regulasi yang kembali berlaku adalah Perbup No 94 Tahun 2023. Namun, saat ditanya mengenai hak-hak keuangan DPRD dalam regulasi lama itu, Amud enggan memberikan penjelasan.
Baca Juga: Bupati Tangerang Kenang Yayan sebagai Pahlawan Kemanusiaan
Padahal, dalam Perbup No 1 Tahun 2025 disebutkan secara rinci nilai tunjangan yang diberikan: Rp 22 juta untuk Ketua DPRD, Rp 21 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp 19 juta untuk Anggota DPRD. Selain tunjangan perumahan, juga terdapat tunjangan transportasi dalam aturan tersebut.
Sebaliknya, dalam Perbup No 94 Tahun 2023 yang akan kembali diberlakukan jika Perbup 1/2025 dicabut, tidak terdapat rincian mengenai tunjangan transportasi bagi pimpinan maupun anggota DPRD.
“Ketika Perbup No 1 Tahun 2025 dicabut, maka yang akan berlaku kembali adalah Perbup No 94 Tahun 2023,” ujar Amud.
Di sisi lain, Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT) menilai nominal tunjangan dalam kedua perbup tersebut masih terlalu tinggi. Ketua AMT, Saipul Bahri, menyayangkan pemberian tunjangan besar bagi DPRD di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
“Tunjangan sebesar itu sangat melukai hati masyarakat. Banyak warga yang berpenghasilan di bawah UMK, DPRD tak seharusnya menerima lebih dari Rp 15 juta,” kritik Saipul.
Ia juga mendesak agar Pemkab dan DPRD segera merumuskan regulasi baru yang lebih realistis dan berpihak pada kondisi ekonomi rakyat. Menurutnya, dalam Perbup No 94 Tahun 2023, tunjangan perumahan DPRD masih dianggap berlebihan—Rp35 juta untuk Ketua, Rp34 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp32 juta untuk Anggota.
Baca Juga: BPR Kerta Raharja Gemilang Buka Lowongan Direktur Bisnis dan Direktur Umum
“Nominal itu tetap terlalu besar. Harus direvisi agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan keadilan sosial,” tandasnya. (alfian/aditya)
