SATELITNEWS.COM, SERANG – Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, untuk mengoptimalkan seluruh potensi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, Bapenda memegang peran strategis sebagai tulang punggung pembiayaan program-program pemerintah, yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Deden, saat memberikan arahan kepada jajaran Bapenda dan 12 Samsat se-Banten di kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Rabu (19/11/2025) malam.
Ia menekankan, berbagai sumber pendapatan, mulai dari retribusi pemanfaatan jalan, pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), harus dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga menyayangkan, jika potensi besar tersebut tidak digarap maksimal, mengingat peluangnya sangat besar di Banten.
Untuk optimalisasi pajak MBLB, kata Deden, diperlukan keterlibatan camat, kepala desa, serta Bapenda kabupaten/kota.
Baca Juga: Belum Tetapkan Status Darurat Kekeringan, Sekda Banten: Tunggu Perkembangan
“Kita harus berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Mereka nantinya, ikut berperan dalam penagihan pajak, apalagi yang mendapatkan manfaat lebih besar adalah kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap celah potensi pendapatan yang hilang harus segera ditutup. Jika pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai menurun akibat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, maka kekurangan tersebut harus diganti dengan penguatan sektor lainnya.
BeritaTerbaru
“Jika MBLB dapat ditingkatkan, Banten tidak perlu lagi terlalu bergantung pada BBNKB,” tegasnya.
Terlebih lagi, jumlah armada yang masuk ke kawasan Bojonegara–Puloampel mencapai ribuan unit setiap hari, yang menurutnya merupakan potensi besar untuk digarap.
Dengan sisa waktu satu bulan menuju akhir tahun, Deden meyakini, target pendapatan masih dapat digenjot. Ia juga mengakui, adanya kejenuhan pendapatan dari PKB, terutama akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik yang tidak terkena pajak bahan bakar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi pajak dari alat berat dan air permukaan.
Baca Juga: Gubernur, Wagub dan Sekda Banten Harus Sejalan, Pengamat: Soliditas Menjadi Kunci
Sekda juga meminta, agar momentum pengawasan pertambangan dan pemeriksaan kendaraan benar-benar dimaksimalkan, terutama ketika aparat kepolisian, Dishub, dan Satpol PP sedang turun langsung di lapangan.
Ia turut mengapresiasi petugas Dishub dan Satpol PP, yang bekerja dalam kondisi berat tanpa dukungan insentif.
“Saya saja baru dua hari sudah kelelahan, mereka setiap hari,” tandasnya.
Deden mengingatkan seluruh jajaran Bapenda dan Samsat, untuk selalu bersyukur dan menunjukkan rasa syukur itu melalui kinerja.
“Syukur itu tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi harus diimplementasikan melalui kerja,” ujarnya.
Ia juga meminta Kepala Bapenda Banten, Rd Berli Rizky Natakusumah, untuk mengomando upaya peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, Deden mengungkapkan bahwa kunjungannya ke sejumlah kantor Samsat menemukan kondisi fasilitas yang tidak memadai.
“Kita ingin masyarakat datang membayar pajak, tapi kalau kantornya buruk, pelayannya tidak baik, kantornya kotor dan bau, bagaimana mungkin?” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan fasilitas dan pelayanan sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat.Ia memberikan waktu 30 hari untuk melihat sejauh mana peningkatan pendapatan dapat dicapai dari deviasi persentase yang ada.
Deden juga meminta, agar Bapenda menggandeng Bapenda kabupaten/kota dan Dinas ESDM, untuk menangani perusahaan yang belum terbuka terkait kewajiban pajak.
“Pembangunan di Banten tidak akan berjalan kalau pendapatan tidak memadai,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Deden menyampaikan pesan Gubernur Banten agar kantor Samsat ditata ulang agar seluruh layanan selesai dalam satu lantai demi memudahkan masyarakat.
“Kantor Samsat tolong disetting, semua selesai di satu lantai atau minimal tidak bolak balik dari atas ke bawah, begitu juga sebaliknya,” terang mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten ini.
Sementara, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rd Berli Rizky Natakusumah, melaporkan prognosis pendapatan daerah yang telah mencapai 95,21 persen atau Rp6,602 Triliun. Rinciannya, PKB telah mencapai 101 persen atau Rp2,2 Triliun, BBNKB 78,16 persen atau Rp1,2 Triliun, dan Pajak Air Permukaan (PAP) diproyeksikan mencapai 109 persen atau Rp48 Miliar. Pajak rokok sebesar Rp154 Miliar juga diprediksi meningkat menjadi 112,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menambahkan, MBLB memiliki posisi strategis dengan kontribusi sekitar 60 persen untuk sektor tersebut, sehingga kolaborasi lintas pihak menjadi kunci optimalisasi pendapatan.
“Kita harus berterima kasih karena arahan sudah jelas. Mohon dilaksanakan secara konkret,” imbuhnya. (luthfi)
