SATELITNEWS.COM, SERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera ‘Bang Andra’ yang dilakukan Pemprov Banten, selama satu tahun terakhir.
Program itu, dinilai mempunyai dampak yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat.
Atas capaian itu, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten, pada malam penganugerahan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang digelar di Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.
Berdasarkan hasil penilaian yang ketat, Pemprov Banten berhasil mencatatkan penurunan -0,023 kategori daerah dengan fiskal tinggi.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, program ‘Bang Andra’ merupakan salah satu program yang ia gagas sejak masa kampanye Pilkada lalu.
Program itu muncul, lantaran banyaknya aspirasi dari masyarakat berkenaan dengan akses infrastruktur jalan yang rusak, sementara kemampuan anggaran desa maupun Pemda sangat minim.
Baca Juga: Pemprov Banten Rancang Pergub Pemberdayaan Pesantren
“Untuk itu, saya mencanangkan menggagas pembangunan jalan desa. Karena bagi saya, untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan itu harus dimulai dari tingkat bawah,” kata Andra, Selasa (2/12/2025).
Untuk itu, Andra mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri yang telah memberikan penilaian yang sangat objektif, terhadap dampak positif dari program yang dilaksanakan itu.
Menurutnya, apresiasi atas penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat itu merupakan perjuangan yang sejak awal kepemimpinannya sudah dilaksanakan, untuk meminimalisir disparitas pembangunan antara Banten Utara dengan Selatan.
Untuk itu, kata Andra, kebijakan itu kita ambil dan mendapatkan kesepakatan bersama DPRD Banten. Salah satunya, melalui keberpihakan pada wilayah Selatan yang selama ini aksesibilitasnya masih mengalami disparitas yang tinggi.
Oleh karena itu, beberapa program penunjang yang sudah dilakukan adalah, terkait dengan pemerataan pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK/SKh swasta.
Saat ini, sudah ada sekitar 65.000 siswa yang mengikuti program tersebut. Dengan program itu, akses pendidikan masyarakat bisa diperluas, serta memberikan keadilan bagi masyarakat Banten.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
“Kedua, membangun jalan desa yang selama ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di tingkap pedesaan,” ujarnya.
Andra menilai, kekuatan fiskal masing-masing daerah yang mempunyai desa, memang perlu mendapatkan support. Maka Pemprov menggagas program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), dimana pada tahun 2025 ini sebanyak 40 ruas jalan desa yang sudah dilakukan pembangunan.
“Ketika jalan-jalan desa itu sudah dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa. Selain mempermudah aksesibilitas perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), karena jalan desa yang kita bangun itu juga akses pertanian,” jelasnya.
Kedepan, kata Andra, roadmap pembangunan yang akan dilakukannya akan semakin digencarkan lagi dan lebih massif. Target sudah tersusun, dibahas bersama dengan DPRD Banten, sehingga menjadi dokumen RPJMD.
“Insya Allah itulah yang menjadi peta jalan kita, untuk menuju Banten Maju, Adil Merata dan Tidak Korupsi,” tandasnya.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Teguh Aris Munandar mengatakan, program ‘Bang Andra’ itu merupakan langkah strategis, dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Apalagi, jalan desa adalah urat nadi ekonomi lokal, dan perbaikannya memiliki multiplier effect yang sangat besar bagi masyarakat.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemprov Banten tersebut, patut diapresiasi.
Apalagi, mendapat dukungan dari berbagai tokoh termasuk diduplikasi di berbagai daerah termasuk di Jawa Barat.
“Respons positif berbagai pihak, menunjukkan bahwa program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput. Peningkatan akses jalan, akan memacu sektor pertanian, UMKM, pariwisata lokal, hingga konektivitas sosial,” ungkapnya.
Teguh menjelaskan, perbaikan jalan desa secara langsung juga dapat menekan biaya logistik hasil pertanian maupun produk UMKM.
Alokasi anggaran provinsi yang turun langsung ke tingkat masyarakat paling bawah, itu turut memastikan desa dengan kapasitas fiskal rendah tetap memperoleh perhatian secara proporsional.
“Jalan yang baik, akan menurunkan biaya logistik hasil pertanian dan produk UMKM. Dampaknya adalah, meningkatnya nilai tukar petani dan perputaran uang di desa,” terangnya.
Selain mendukung ekonomi, peningkatan kualitas jalan turut memperkuat layanan publik. Warga kemudian menjadi lebih mudah untuk mengakses misalnya pendidikan, kesehatan dan layanan pemerintah lainnya.
“Ini adalah fondasi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegasnya.
Meski demikian, Teguh mengingatkan, pembangunan jalan desa juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut harus menjadi perhatian Pemprov Banten misalnya soal pengawasan terhadap mutu dan kualitas konstruksinya.
“Karena itu standar mutu harus ditegakkan, disesuaikan dengan kondisi tanah dan curah hujan di Banten, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.
Di samping itu, aspek penting lainnya adalah soal menjaga pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Agar program berjalan lebih efektif, Teguh mendorong penguatan sinergi antar pemerintah.
“Jalan memiliki hirarki, provinsi harus fokus pada jalan kabupaten yang menghubungkan sentra produksi dan jalan provinsi, sementara Pemkab dan Pemkot tetap wajib mengurus jalan lingkungan dan pemeliharaan,” paparnya.
Terakhir, Teguh mengingatkan, pembangunan jalan harus terpadu dengan sektor lainnya. Pembangunan jalan tidak bisa berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan jaringan irigasi, listrik, telekomunikasi dan mendukung kawasan pertanian hingga wisata. Termasuk manajemen program perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Program Bangun Jalan Desa Sejahtera ini sangat vital untuk memicu pertumbuhan ekonomi di akar rumput. Keberhasilannya bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan sinergi kebijakan agar dana yang besar tidak hanya menghasilkan panjang jalan, tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat desa,” tutupnya. (luthfi)
