SATELITNEWS.COM, LEBAK — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak mengungkapkan masih tingginya angka pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah. Berdasarkan hasil asesmen lapangan, tercatat sekitar 57 persen atau lebih dari 400 ribu pasangan di Lebak belum mencatatkan pernikahannya secara resmi.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak, Ahmad M. Nur, menyebut praktik nikah sirih masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Pola pikir yang berkembang di tengah warga adalah anggapan bahwa pernikahan dapat dilakukan secara tidak tercatat terlebih dahulu dan baru disahkan melalui isbat nikah di kemudian hari. “Banyak masyarakat yang menganggap lebih baik nikah sirih dulu, nanti tinggal isbat. Akhirnya angka itu tidak pernah berkurang,” ujar Ahmad M. Nur, kepada SatelitNews.Com belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa isbat nikah bukanlah mekanisme untuk melegalkan pernikahan sirih, melainkan upaya terakhir untuk mengurangi jumlah pasangan yang belum tercatat. Namun, pemahaman tersebut dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
Menurut Nur, masih banyak warga yang enggan mengurus pencatatan pernikahan karena menganggap proses administrasi negara rumit dan memerlukan biaya tambahan. Padahal, ketiadaan buku nikah justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Ketika sudah bercerai dan ingin dipisahkan secara administrasi, tidak bisa tanpa akta cerai dari Pengadilan Agama. Ini yang sering menyulitkan masyarakat sendiri,” jelasnya.
Disdukcapil Kabupaten Lebak mendorong pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih aktif dan tegas mengimbau masyarakat agar melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum negara. Edukasi mengenai pentingnya buku nikah sebagai dokumen resmi dengan konsekuensi hukum dinilai perlu terus diperkuat. “Intinya persoalan ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya buku nikah,” pungkas Nur.
Menanggapi permasalahan tersebut, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Lebak, Nurul Huda, ada koordinasi pemerintah daerah hingga jajarannya ke tingkat RT RW. Masyarakat pelosok atau masyarakat yang mengabaikan dokumen tersebut tentunya tidak dibenarkan.
Baca Juga: Konflik Bupati-Wabup Lebak Berisiko Cederai Makna “Rukun” dalam RUHAY
“Jelas praktik nikah sirih menjadi salah satu penyebab utama, di mana masyarakat cenderung menunda pencatatan pernikahan dengan alasan dapat disahkan kemudian melalui isbat nikah. Ini penomena yang harus segar di tindaklanjuti, karena angka 57 persen atau lebih dari 400 ribu pasangan yang belum memiliki dokumen resmi akan tetap dengan jumlah tersebut bahkan bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya.(mulyana)
