SATELITNEWS.COM, LEBAK— Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ketegangan yang terjadi dinilai tidak hanya berdampak pada hubungan internal pemerintahan, tetapi juga berisiko mencederai makna “Rukun” yang menjadi bagian dari slogan RUHAY.
Aktivis HMI-MPO Lebak, Nurul Huda, menilai polemik tersebut berpotensi berlangsung lama apabila tidak segera diselesaikan secara bijak dan terbuka. Menurutnya, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
“Konflik antara bupati dan wakil bupati ini berpotensi berkepanjangan jika tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bijak. Kondisi ini tentu sangat disayangkan karena dapat mencederai semangat ‘Rukun’ yang menjadi bagian dari slogan RUHAY. Masyarakat berharap pemimpin daerah bisa memberikan contoh harmonisasi, bukan justru mempertontonkan perpecahan di ruang publik,” ujar Nurul Huda, Rabu (1/4/2026).
Kecaman juga datang dari Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Sapnudi. Ia menilai komunikasi yang ditunjukkan oleh Bupati Lebak dan Wakil Bupati tidak mencerminkan etika seorang pemimpin. Terlebih, Sapnudi menyoroti pernyataan Bupati Lebak yang menyebut Wakil Bupati sebagai mantan narapidana dalam acara halalbihalal. Menurutnya, hal tersebut tidak pantas disampaikan di ruang publik.
“Pernyataan bupati yang menyebut wakil bupati sebagai mantan napi di ruang publik merupakan bentuk komunikasi yang tidak beretika,” tegasnya. Ia menilai, situasi tersebut menunjukkan bobroknya hubungan antara bupati dan wakil bupati yang seharusnya solid dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini juga memperlihatkan retaknya kepemimpinan daerah yang seharusnya solid dalam melayani rakyat. Ini bukan sekadar candaan atau persoalan pribadi, melainkan cerminan buruknya kualitas kepemimpinan yang gagal menempatkan prioritas,” imbuh Sapnudi.
Baca Juga: Pola Pikir Ini Diduga Menjadi Penyebab Tingginya Pasutri di Lebak Tak Punya Buku Nikah
Sapnudi juga mengecam keras ketidakharmonisan yang dipertontonkan kedua pimpinan daerah tersebut di tengah kondisi masyarakat Lebak yang masih menghadapi berbagai persoalan dasar. “Di tengah kondisi masyarakat Lebak yang masih berjibaku dengan persoalan dasar, bahkan harus berswadaya membangun jalan akibat minimnya perhatian pemerintah, seharusnya para pemimpin fokus pada solusi, bukan mempertontonkan konflik,” katanya.
Diketahui, polemik ini bermula saat acara halal bihalal di Pendopo Pemkab Lebak. Momen yang seharusnya menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat soliditas justru diwarnai pernyataan kontroversial.
Dalam sambutannya, Bupati Lebak melontarkan pernyataan yang menyinggung latar belakang Wakil Bupati di hadapan tamu undangan. Ucapan tersebut pun memicu reaksi dan menjadi perhatian publik. Situasi yang sempat memanas itu kini menjadi catatan tersendiri dalam dinamika hubungan pimpinan daerah di Kabupaten Lebak. Publik pun berharap konflik tersebut segera diselesaikan agar tidak berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(mulyana)
