SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyiapkan tiga penataan kawasan strategis untuk memperkuat aksesibilitas menuju dan dari kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Langkah ini mengemuka setelah Pemkot mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Angkasa Pura II dan sejumlah pemangku kepentingan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, mengatakan penguatan akses menjadi kebutuhan mendesak seiring lonjakan jumlah penumpang bandara yang kini mendekati 74 juta orang per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 90 juta penumpang.
“Bandara itu luasnya besar, penumpangnya sekarang hampir 74 juta dan ke depan diprediksi bisa 90 juta. Tapi di sisi lain, aksesnya sudah mulai banyak titik kemacetan. Salah satunya di Tol Sedyatmo,” ujar Yeti kepada awak media saat dijumpai di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (26/2/2026).
FGD tersebut turut dihadiri oleh PT Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurut Yeti, penguatan akses dilakukan melalui berbagai moda, mulai dari kereta api hingga jalan tol. “Dari KAI menyampaikan penguatan akses kereta, dari Jasa Marga sisi tolnya. Dari kota, kita memang sudah punya rencana penataan kawasan bandara dalam RPJMD, khususnya pengembangan CBD bandara,” jelasnya.
Ada pun tiga penataan kawasan strategis yaitu yang pertama adalah frontage utara Tol Sedyatmo. Yeti menjelaskan, rencana pembangunan jalan frontage di utara Tol Sedyatmo dilakukan untuk mengurai kemacetan akibat pertemuan arus dari tol dan perimeter utara bandara.
“Kita akan buat akses frontage utara tol. Nanti dari perimeter utara masuk ke akses yang direncanakan, lalu tersambung ke looping Rawa Bokor yang sudah kita bangun. Harapannya bisa mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu tempuh ke bandara,” ujarnya.
Untuk proyek ini, Pemkot akan memanfaatkan lahan milik Angkasa Pura seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Lalu berikutnya adalah akses Kali Prancis. Titik kedua berada di kawasan Kali Prancis yang dinilai mengalami kemacetan parah karena menjadi penghubung ke bandara dan kawasan PIK. “Kali Prancis itu macetnya luar biasa, sangat crowded. Bahkan dari pihak Angkasa Pura mendorong agar penanganannya bisa segera direalisasikan,” kata Yeti.
Lalu selanjutnya adalah penataan Jalan Surya Darma. Penataan ketiga menyasar Jalan Surya Darma yang menghubungkan Kota Tangerang dengan wilayah Bojong Renged, Kabupaten Tangerang. Kawasan ini dinilai padat dan memiliki lebar jalan terbatas.
Pemkot berencana membangun promenade atau jalan yang mengapit sungai sebagai akses tambahan, sekaligus mendukung fungsi jalan perimeter bandara. “Promenade ini akan menjadi akses alternatif karena perimeter akan kita gunakan. Jadi tidak hanya estetika, tapi juga fungsional,” ujarnya.
Yeti menegaskan, dalam waktu dekat Pemkot akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Angkasa Pura. Kajian teknis telah dianggarkan pada 2026 melalui Dinas PUPR, dilanjutkan pembebasan lahan pada 2027, dan ditargetkan seluruh proyek rampung pada 2029, bertepatan dengan akhir periode RPJMD. “Insyaallah 2029 tiga kawasan ini sudah selesai. Tahun ini fokus kajian dulu, 2027 pembebasan lahan, lalu fisiknya menyusul,” jelasnya. Ada pun total lahan yang akan dipinjam pakai untuk tiga penataan tersebut sekitar 4 hektare.
Menurut Yeti, penguatan akses tidak semata soal mengurai kemacetan, tetapi menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan Tol Sedyatmo yang selama ini belum berkembang karena minim akses, akan diarahkan menjadi kawasan premium CBD bandara dalam draf RTRW terbaru. “Kalau akses kita buka, nanti bisa tumbuh hotel, restoran, kawasan komersial. Dari situ ada PAD: PBB, BPHTB, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir. Efek dominonya besar,” tegasnya.
Selain itu, kerja sama juga mencakup pengamanan aset bandara yang selama ini ditempati bangunan liar. Jalan yang dibangun Pemkot Tangerang akan sekaligus mengamankan lahan milik Angkasa Pura dan membuka peluang pemanfaatan ekonomi oleh pengelola bandara. “Ini kerja sama yang saling menguntungkan. Kita bangun akses, ekonomi kota tumbuh. Bandara juga bisa memanfaatkan lahannya secara legal dan produktif,” tandas Yeti.
Tak hanya itu, koordinasi lintas daerah juga diperkuat. FGD turut dihadiri Deputi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur yang mendorong pembentukan tim terpadu bersama Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, DKI Jakarta, Jasa Marga, dan Angkasa Pura, termasuk untuk penanganan banjir di kawasan bandara “Jadi bukan hanya jalan, tapi juga penanganan banjir. Kita akan bagi segmen penanganannya. Ini kerja bersama,” pungkasnya. (made)
