SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas pemerintah. Ia menyatakan anggaran negara harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam keterangannya yang diterima, Minggu.
Menurut Prabowo, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ia mengaku kerap melihat langsung kondisi anak-anak di daerah yang mengalami stunting, sehingga memperkuat keyakinannya untuk melanjutkan program tersebut.
“Umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” katanya.
Selain berdampak sosial, Prabowo menyebut program ini memiliki efek ekonomi signifikan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 30 ribu dapur operasional di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 orang, atau setara dengan 1,5 juta tenaga kerja.
Lebih lanjut, rantai pasok program ini juga melibatkan berbagai pelaku usaha dan petani. Setiap dapur diperkirakan menggandeng 5 hingga 10 vendor, dengan masing-masing vendor mempekerjakan sekitar lima petani. Hal ini berpotensi menambah sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru.
Baca Juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Ditargetkan di Bawah Rp200 Triliun
Meski demikian, Prabowo mengakui implementasi program di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Sebagai langkah evaluasi, pemerintah telah menutup lebih dari 1.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
“Ada seribu lebih dapur yang sudah kita tutup,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan program MBG tidak bersumber dari utang baru, melainkan melalui efisiensi anggaran dan pengurangan kebocoran keuangan negara.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Rakyat kita sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan dari ekonomi kita,” pungkasnya. (jpg)
