SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Secara keseluruhan, kinerja APBN Provinsi Banten hingga 28 Februari 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal tersebut disampaikan oleh para pimpinan Kementerian Keuangan Satu Regional Banten, yakni Lisbon Sirait selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Banten, Muhammad Hakim Satria Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten, serta Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten.
“Kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 28 Februari 2026 berkinerja sangat baik,” ujar Lisbon dalam keterangan tertulis kepada satelitnews.com, Kamis (2/4/2026).
Kinerja PNBP dan Belanja Negara
Menurut Lisbon, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 28 Februari 2026 tumbuh sebesar 8,02 persen dengan realisasi mencapai 16,21 persen, di atas realisasi nasional sebesar 14,80 persen dari target. Kinerja PNBP ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara hingga 28 Februari 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 16,7 persen dengan realisasi sebesar 18,91 persen, di atas realisasi nasional sebesar 12,80 persen dari target.
“Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp3,65 triliun atau 24,50 persen, dipengaruhi oleh kenaikan penyaluran DAU dan DAK Non Fisik,” jelas Lisbon.
Baca Juga: TPSA Cilowong Bakal Jadi PSEL, Bupati Serang Dan Deputi Kemenko Pangan Tinjau Lokasi
Sementara itu, realisasi belanja K/L sebesar Rp0,83 triliun atau 9,46 persen, berada di bawah realisasi nasional sebesar 10,30 persen dari target. Hal ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan, pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga, serta pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK.
Lisbon menegaskan bahwa belanja K/L yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal hingga 28 Februari 2026 mengalami pertumbuhan positif, sedangkan belanja bansos belum ada alokasi.
BeritaTerbaru
“Realisasi belanja pegawai mencapai 11,96 persen, dipengaruhi oleh penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja barang sebesar 7,53 persen, masih di bawah realisasi nasional sebesar 9,6 persen, meskipun mengalami akselerasi signifikan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.
Untuk realisasi belanja modal mencapai 4,22 persen, di bawah realisasi nasional sebesar 5,40 persen. Meski demikian, belanja ini mengalami akselerasi signifikan di awal tahun 2026, dengan pemanfaatan yang didominasi untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan oleh Kementerian PU.
Adapun belanja bansos belum terealisasi karena belum terdapat alokasi anggaran.
Baca Juga: Masyarakat Tak Perlu Resah, Bapenda Banten Lakukan Penarikan PKB Sesuai SOP
Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 28 Februari 2026 tumbuh sebesar 15,99 persen dan telah tersalurkan sebesar Rp3,65 triliun atau 24,50 persen dari target, di atas realisasi nasional sebesar 21,30 persen.
Jenis TKD berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh penyaluran DBH SDA dan pajak periode pertama. Untuk Dana Desa dan DAK Fisik belum ada realisasi, sedangkan insentif fiskal nihil karena tidak terdapat pagu anggaran pada 2026.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima satuan kerja vertikal hingga 28 Februari 2026 sebanyak 16 hibah dengan total nilai Rp48,308 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang program pada Kementerian Agama, Pertahanan, Kepolisian RI, serta Kejaksaan.
Lisbon juga menjelaskan kinerja APBD Banten hingga periode yang sama.
“Pendapatan daerah terkontraksi sebesar 5,74 persen dan belanja daerah juga terkontraksi sebesar 18,95 persen,” katanya.
TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp3,65 triliun atau 67,83 persen dari total pendapatan daerah.
Kinerja Penerimaan Pajak
Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, menyampaikan bahwa penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp10,76 triliun atau 11,44 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun, atau tumbuh 12,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Aim, realisasi penerimaan pajak ditopang oleh PPN Dalam Negeri sebesar 70,34 persen dan PPh Non Migas sebesar 36,89 persen.
“Terdapat tujuh sektor usaha yang mengalami pertumbuhan, antara lain industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, aktivitas pengangkutan, aktivitas penyewaan, aktivitas profesional, dan administrasi pemerintahan,” jelasnya.
Aim juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak netto seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten tumbuh positif. Capaian tertinggi diraih KPP Pratama Pondok Aren sebesar 8,25 persen, sementara pertumbuhan tertinggi diraih KPP Pratama Cilegon sebesar 253,72 persen.
Kinerja Kepabeanan dan Cukai
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten, Muhammad Hakim Satria, menyampaikan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp2.014,38 miliar atau 11,64 persen dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun, dengan kontraksi tipis sebesar 2,16 persen.
Hakim menjelaskan bahwa penerimaan tersebut terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar.
“Bea masuk mencapai Rp1.456,24 miliar, dipengaruhi oleh penurunan impor sejumlah komoditas seperti kimia dasar organik, biji kakao, makanan olahan, media magnetik dan optik, serta bijih besi,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp553,02 miliar, didorong oleh kenaikan target yang signifikan pada 2026. Penerimaan cukai pada Februari 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat penurunan produksi pada beberapa pabrik MMEA.
Adapun bea keluar mencapai Rp5,11 miliar, dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunannya.
Hakim juga menyampaikan kinerja neraca perdagangan Februari 2026, dengan ekspor sebesar USD1,00 miliar dan impor sebesar USD4,40 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor pada komoditas perhiasan, mesin khusus, serta pesawat udara dan bagiannya, serta penurunan impor yang didominasi komputer, logam mulia, dan peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset Negara
Kepala Kanwil DJKN Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih, menyampaikan bahwa kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten hingga 28 Februari 2026 mengalami kontraksi.
Total PNBP dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara mencapai Rp11,21 miliar atau 11,99 persen dari target tahunan, terkontraksi sebesar 19,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp7,39 miliar,” ujar Santi.
Ia menjelaskan, realisasi PNBP lelang mencapai Rp7,39 miliar atau 263 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp2,81 miliar, meskipun secara tahunan terkontraksi 20,84 persen.
Untuk PNBP piutang negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp31,85 juta atau 49,57 persen dari target Februari 2026. Realisasi ini berasal dari penyerahan piutang Kementerian/Lembaga, sementara dari pemerintah daerah belum terdapat realisasi.
Santi juga menyampaikan bahwa realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp3,78 miliar atau 100,51 persen dari target hingga akhir Februari 2026.
BMN Provinsi Banten tercatat mencapai Rp122,78 triliun atau 1,75 persen dari total nilai BMN nasional. Nilai terbesar berasal dari aset tanah sebesar Rp61,44 triliun, diikuti peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan.
Selain itu, hingga 28 Februari 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp24,39 triliun atau 24,86 persen dari total nilai BMN di wilayah tersebut. Komposisinya didominasi tanah sebesar Rp23,7 triliun (97 persen) dan bangunan sebesar Rp0,65 triliun (3 persen). Nilai underlying asset terbesar berasal dari Kementerian Perhubungan, sementara jumlah unit terbanyak berasal dari Kementerian PU.(aditya)
