SATELITNEWS.COM, TANGSEL--Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Raung Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4).
Benyamin menuturkan, kegiatan ini menjadi tahapan lanjutan setelah forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kata dia, hasil Musrenbang akan diformulasikan menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara. Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan RKPD 2027.
“Hasil dari sini nanti akan diformulasikan mereka akan bikin kesepakatan, berita acara kesepakatan untuk nanti masuk di dalam rencana kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2027,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kota Tangsel masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Fokus tersebut mencakup pengelolaan sampah berbasis Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk sistem transportasi dan penanganan dari hulu di masyarakat.
Selain itu, pembangunan jaringan jalan, jembatan, sungai, dan drainase tetap menjadi perhatian utama. Namun, pendekatannya tidak semata pada penanganan banjir, melainkan peningkatan kualitas infrastruktur secara menyeluruh.
Baca Juga: Muthmainah Tinggalkan Jabatan Ketua DPC PKB Tangsel Terpilih
“Jadi bukan konteksnya penanganan banjir tapi bagaimana jalannya, jembatannya, sungainya, drenasinya itu masih tetap akan menjadi perhatian,” jelasnya.
Benyamin juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah platform digital Tangsel One, yang akan mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi dalam satu sistem.
BeritaTerbaru
Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara langsung tanpa harus melalui jalur informal.
“Termasuk di dalamnya juga nanti akan ada sistem informasi masukan-masukan, jadi tidak perlu lagi ke WA saya tapi nanti dari Tangsel One itu ada breakdownnya seperti apa mereka membutuhkan Jadi penggunaan teknologi ya akan menjadi warna yang kuat Dalam pelanggan APBD,” paparnya.
Namun demikian, ia mengakui adanya tantangan dalam penerapan teknologi, khususnya terkait efisiensi sumber daya manusia yang harus tetap mengikuti aturan kepegawaian.
Selain itu, Benyamin juga menyoroti soal tantangan regulasi dan anggaran. Dimana, perlunya pembaruan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
Baca Juga: Alami Trauma, Korban Pencabulan Guru Bimbel di Ciputat Dijadwalkan Konseling Psikologi
“Sudah 22 tahun, masih nggak berubah yang kedua, itu tadi untuk mencari hal-hal baru memayungi kebutuhan-kebutuhan pemerintah kota dalam pelayanan pembangunan kepada masyaraka, hari ini ingin ditangani banjirnya Ingin ditangani sampahnya, ingin ditangani kemacet dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak boleh ada kegiatan di luar perencanaan resmi.
“Kan itu instrumen pemerintah kota Itu hanya melalui APBD, kegiatan kita dinas itu tidak boleh melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam APBD-nya,” lanjut Benyamin.
Sementara, Lurah Cipayung, Dini Nurlianti mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas usulan dalam Musrenbang.
Ia menjelaskan bahwa sebelum Musrenbang dilaksanakan, pihak kelurahan telah melakukan pra-Musrenbang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti RT/RW, tokoh masyarakat, PKK, hingga puskesmas.
“Tapi kalau untuk F1, skala prioritas, kami udah sisir berdasarkan rapat dengan forum RTRW, kemudian dengan tokoh masyarakat, dengan para elemen-elemen di masyarakat kami,” katanya.
Menariknya, Kelurahan Cipayung juga melibatkan komunitas secara langsung tanpa harus melalui perwakilan RW, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), bank sampah, hingga komunitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pemberian anggaran langsung sebesar Rp200 juta untuk program TBM Kolong, yang dinilai mampu memberdayakan masyarakat sekaligus menata kawasan kolong flyover.
“Kalau tidak kita bantu, mungkin tidak ada yang mengelola. Padahal mereka punya potensi besar untuk memberdayakan lingkungan,” jelas Dini.
Dini mengakui bahwa Musrenbang kini telah menjadi hajat bersama bagi masyarakat, meski sebelumnya sempat mengalami kejenuhan. Namun, dengan pendekatan inovatif dan pemberian apresiasi, partisipasi masyarakat kembali meningkat.
Untuk tahun ini, Kelurahan Cipayung mengusulkan 20 program prioritas sesuai ketentuan, dengan penekanan pada inovasi dan pemberdayaan komunitas.
“Kalau untuk usulan datang 20 semuanya. Tapi kalau untuk tadi Khusus inovasi, jadi aku minta beberapa elemen masyarakat yang tidak biasa diundang hanya diwakilkan oleh RW. Saya sekarang undang satu-satu. Jadi itu seperti komunitas-komunitas,” pungkasnya. (eko)
