SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangsel untuk terus berkembang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Benyamin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas untuk meningkatkan kinerja program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap ke depan bersama Baznas, kita (Pemkot Tangsel) bisa meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat menghadiri acara Halalbihalal Baznas Tangsel sekaligus pembahasan optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Senin (13/4).
Meski berbagai capaian makro telah diraih oleh Kota Tangerang Selatan, kata Benyamin, pemerintah daerah terus berupaya memperluas intervensi kesejahteraan melalui gerakan sosial. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah bedah rumah, yang berhasil merenovasi hampir 2.000 rumah di seluruh wilayah kota.
Benyamin menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang masih menjadi instrumen utama pembangunan. Namun, ia menilai potensi lain di luar APBD, seperti pengelolaan zakat oleh Baznas dan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perlu terus dioptimalkan.
Sepanjang 2025, Baznas Tangsel mencatat kinerja positif dengan penyaluran dana mencapai Rp25 miliar, melampaui target awal Rp17 miliar. Untuk tahun 2026, target penyaluran ditingkatkan menjadi Rp21 miliar.
Baca Juga: Kasus RT Jadi tersangka Usai Tegur Warga Bakar Sampah, Benyamin Minta Proses Hukum Dijalani
Benyamin berharap capaian tersebut dapat kembali dilampaui, sekaligus menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana umat.
“Ini membutuhkan informasi yang terbuka, jelas, uang yang disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan ke mana larinya,” sebutnya.
Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, pemerintah berencana menghadirkan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat memantau penyaluran dana Baznas secara lebih transparan dan informatif.
Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dinilai menjadi kunci dalam memperkuat pembangunan daerah, khususnya dalam menggali potensi sosial-ekonomi di luar APBD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (eko)
