SATELITNEWS.COM, LEBAK— Kekosongan 11 jabatan kunci di lingkungan Pemkab Lebak menjadi sorotan DPRD. Posisi yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) itu dinilai menghambat efektivitas kinerja pemerintahan.
Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menilai lambannya pengisian jabatan definitif berdampak langsung pada jalannya roda birokrasi. Sejumlah kebijakan strategis disebut tidak berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan pejabat berstatus Plt. “Pengambilan keputusan seringkali tersendat karena harus melalui konsultasi berjenjang. Akibatnya, banyak OPD hanya berjalan rutinitas tanpa terobosan signifikan,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya terdapat 11 posisi strategis yang belum terisi secara definitif. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah III, Bapperida, Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, RSUD Adjidarmo, BKPSDM, Dinas PUPR, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menurut Juwita, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpengaruh terhadap pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. “Kalau terlalu lama diisi Plt, tentu akan memperlambat jalannya pemerintahan dan berdampak pada pembangunan,” katanya.
DPRD pun mendesak Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya segera mengambil langkah konkret untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Upaya rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan dinilai perlu segera dilakukan agar kinerja organisasi perangkat daerah kembali optimal.
Selain itu, DPRD juga mendorong penerapan seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan eselon II guna memastikan transparansi dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi. “Birokrasi harus solid. Jika terlalu banyak Plt, kinerja tidak akan maksimal. Perlu segera dilakukan asesmen agar pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya,” tegasnya.
Baca Juga: 8.111 PPPK Paruh Waktu Segera Kantongi SK Bupati Tangerang
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Sekretariat Daerah maupun Bupati Lebak juga belum mendapat respons. (mulyana)
