SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Semua Kepala Orangisasi Prangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pandeglang, secara bergiliran dipanggil ke ruangan komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa (14/7). Pemanggilan itu bagian dari tindak lanjut, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang, Tahun Anggaran (TA) 2019.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengungkapkan, sebelumnya Raperda LKPj APBD TA 2019 sudah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kali ini kata dia, diteruskan oleh komisi masing-masing untuk melakukan pendalaman.
Habibi menegaskan, khusus di komisi IV telah memfokuskan evaluasi program yang sudah dilaksanakan oleh tiap-tiap OPD. “OPD itukan kegiatannya hampir sama setiap tahunnya, jadi kami mempertanyakan indikator keberhasilan program yang dilaksanakan setiap tahunnya,” kata Habibi di sela-sela istirahat, Selasa (14/7).
Dari delapan OPD mitra kerja komisi IV yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) dan RSUD Berkah Pandeglang, dalam pembahasan itu pihaknya lebih menyoroti pelaksanaan program di Dinkes dan Dindikbud.
“Terutama yang lebih kami fokuskan pelaksanaan program di Dinkes dan Dindikbud, karena kedua dinas itu mengelola anggarannya lebih besar, dan programnya banyak dibading enam dinas lainnya. Tapi tetap enam dinas lainnya juga kami bahas secara detail,” jelasnya.
Politisi Golkar Pandeglang ini menilai, di tiap-tiap OPD belum ada terobosan baru dalam membuat program atau kegiatan. Karena pada saat dievaluasi, programnya masih saja sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Maka dari itulah, Habibi menegaskan kembali agar OPD menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam menyusun program kerja. “Programnya itu-itu saja. Kami minta kedepannya harus ada terobosan dari dinas dan lakukan evaluasi secara total. Jangan sampai program yang sudah mencapai 100 persen keberhasilannya, tahun depannya ada lagi program tersebut. Tapi harus membuat program baru,” harapnya.
Habibi juga mengingatkan kepada semua OPD jangan sampai membuat program yang monoton dan tak bersentuhan langsung kepada masyarakat. “Jadi yang kami inginkan ada formula baru dari dinas, sehingga bisa lebih terlihat tingkat keberhasilannya,” tandasnya.
Senada, Sekeretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar mengatakan, bahwa pihaknya juga tengah mengevaluasi hasil kinerja para OPD mitra kerja komisinya. Terutama yang menjadi fokus pihaknya, kaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik jalan, gedung, jembatan dan lainnya.
“Kami tadi tekankan agar OPD, khususnya yang membidangi soal fisik atau pembangunan, agar dapat menjalankan dengan baik semua programnya dan jangan sampai anggaran untuk pembangunan tak terserap,” katanya.
Selain itu tambah, baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) dan lainnya, harus mengedepankan skala prioritas dalam membuat program pembangunan.
“Daerah yang belum tersentuh pembangunan harus menjadi skala prioritas, artinya kami tidak menginginkan pembangunan setiap tahunnya di satu titik yang sudah tersentuh, disentuh lagi. Akan tetapi harus merata dan memprioritaskan yang sama sekali belum tersenguh,” pungkasnya. (nipal/aditya)
