SATELITNEWS.COM, SERANG – Program sekolah gratis untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta atau sederajat, masih menyisakan masalah. Pasalnya, ada beberapa sekolah yang belum menerima pembayaran dari Pemprov Banten.
Persoalan itu diketahui, setelah pihak sekolah di wilayah Tangerang Raya menyampaikan keluhan secara langsung kepada anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Keluhan itu terpaksa diutarakan, karena pihak sekolah kuwalahan menutup operasional pendidikan.
Yeremia Mendrofa mengatakan, dirinya mendapatkan aduan langsung dari pihak sekolah, dan sudah menemui yang bersangkutan untuk memastikan kejelasan informasi yang disampaikan kepada dirinya.
Seharusnya, kata dia, Pemprov Banten sudah membayarkan biaya operasional dan lainnya, agar program sekolah gratis tidak bermasalah.
“Ada beberapa kepala sekolah yang meminta bertemu. Saya mendengar seperti apa persoalannya. Tapi yang saya dengar, khususnya di tahun 2026 ini, sudah berjalan lima bulan, beberapa sekolah belum menerima secara penuh pembiayaan pendidikan gratis dari Provinsi Banten,” katanya, Selasa (2/6/2026).
Dia mengatakan, keterlambatan itu berdampak terhadap beban pembiayaan sekolah swasta, karena tidak memiliki sumber pendanaan lain selain dari Pemprov Banten. Akibatnya, tenaga pengajar dan lainnya terganggu dan bisa berdampak terhadap suasana belajar mengajar di sekolah.
Baca Juga: Andra Soni dan Benyamin Davnie Sambangi Keluarga Jurnalis Donal di Tangsel
“Ini kan berdampak terhadap cost atau pembiayaan di sekolah dan juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan guru serta proses belajar mengajar,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, sekolah gratis merupakan program prioritas Gubernur Banten Andra Soni. Seharusnya, perosalan fiskal tidak dijadikan alasan, karena keberadaan dana tersebut untuk menopang program prioritas kepala daerah sebagaimana diutarakan dalam janji politiknya.
“Kita mengerti, bahwa fiskal kita sekarang ini sangat ketat sekali, tetapi ini kan program prioritas. Jadi semestinya harus juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten,” tandasnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna mengetahui persoalan yang menyebabkan belum dilakukannya pembayaran operasional tersebut.
“Tanggal 4 nanti kami rencanakan rapat dengan Dinas Pendidikan, baik berkaitan dengan SPMB 2026 maupun program pendidikan gratis yang khususnya di sekolah swasta. Nanti coba kita lihat,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengaku, belum menerima laporan adanya persoalan tersebut.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
Namun, dia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pejabat terkait, guna mengetahui kejelasan persoalan belum adanya pembayaran operasional tersebut.
“Berapa bulan yang belum terbayarkan, nanti kita coba selesaikan. Kalau dari awal tahun enggak mungkin, karena kita pembayarannya dilakukan setiap dua bulan sekali,” ungkapnya.
“Ya mungkin karena memang fiskal kita terbatas, tetapi cobalah nanti saya tanyakan ini kenapa bisa ada keterlambatan pembayaran,” tutupnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, tidak membantah adanya keterlambatan pembayaran atau pencairan dana pada program sekolah gratis. Hal itu terjadi, karena adanya penyesuaian data penerima bantuan tersebut.
“Di pergubnya tiga bulan sekali sebetulnya. Jadi bisa di awal atau di akhir. Mudah-mudahan di awal bisa, jadi kita kasih modal dulu itu lebih bagus,” imbuhnya. (adib)
