SATELITNEWS.COM, SERANG—Bencana kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah di Provinsi Banten selama Juli 2026. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mencatat sedikitnya 2.065 kepala keluarga (KK) atau sekitar 6.145 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.
Berdasarkan rekap kejadian BPBD Provinsi Banten per Jumat (17/7) pukul 17.00 WIB, wilayah terdampak paling banyak berada di Kabupaten Pandeglang yang meliputi Kecamatan Karangtanjung, Angsana, Bojong, Cikeusik, Sindangresmi, Cadasari, Patia, Sukaresmi dan Sumur. Sementara di Kota Tangerang Selatan, kekeringan terjadi di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu.
Di Kabupaten Pandeglang, kekeringan berdampak pada 1.965 KK atau sekitar 5.825 jiwa. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan sebanyak 100 KK atau sekitar 320 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi Banten, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Volume distribusi bervariasi, mulai dari 4.000 liter hingga 13.000 liter setiap titik, disesuaikan dengan kebutuhan warga. Di Kota Tangerang Selatan, distribusi juga mendapat dukungan dari PDAM Tirta Serpong.
Sejumlah wilayah yang menerima distribusi air bersih di antaranya Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung; Desa Cipinang, Kecamatan Angsana; Desa Gayong, Kecamatan Bojong; Desa Pasirloa, Kecamatan Cikeusik; Desa Kaduela, Kecamatan Cadasari; hingga Desa Sumurbatu di Kecamatan Sumur. Sementara di Kota Tangerang Selatan, bantuan difokuskan ke sejumlah RT di Kelurahan Keranggan.
“BPBD Provinsi Banten terus melakukan pemantauan perkembangan kekeringan di kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan BPBD daerah untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung,” papar keterangan tersebut.
Baca Juga: Warga Banten Mulai Tak Takut Cek Kesehatan
Sebelumnya, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto, mengatakan bahwa BPBD Provinsi Banten juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, mulai dari distribusi air bersih ke wilayah terdampak, penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) apabila diperlukan, patroli wilayah rawan karhutla, hingga pemadaman dan penyemprotan air jika terjadi kebakaran.
“Kesiapsiagaan seluruh personel dan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi agar dampak El Nino tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” kata Hery. Berdasarkan data milik BPBD Banten, sebanyak 105 Kecamatan dan 415 Desa/Kelurahan berpotensi menjadi wilayah kekeringan pada 2026. (myu/rmg)
