SATELITNEWS.COM, LEBAK – Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak disebut masih dalam keadaan aman di tengah tekanan keuangan yang dialami sejumlah daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu hampir separuh APBD Pemkab Lebak ternyata untuk belanja pegawai
Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, kemampuan keuangan daerah saat ini masih cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
“Insya Allah apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan bahwa ada 490 pemerintah daerah tidak bisa bayar gaji ASN, Lebak bukan salah satunya. Jadi artinya keadaan fiskal kita cukup baik,” kata Hasbi, Jumat (14/8/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Pemkab Lebak masih mampu menjamin pembayaran gaji para abdi negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setidaknya hingga akhir 2027.
Hasbi menjelaskan, dari total APBD Lebak yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun, hampir separuhnya digunakan untuk belanja pegawai. Alokasi tersebut merupakan bagian dari belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
“Perlu diketahui, dari APBD kita Rp2,7 triliun, 48,8 persennya itu dialokasikan untuk belanja pegawai. Ini mandatory spending yang tentunya tidak bisa tidak diberikan,” ujarnya.
Baca Juga: UMKM Lebak Didorong Naik Kelas
Di sisi lain, Hasbi menyoroti keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Ia menyebut kebutuhan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam RKPD 2026 minimal berada di angka Rp200 miliar.
Namun, anggaran tersebut masih harus memperhitungkan kebutuhan operasional, alat tulis kantor hingga belanja pegawai di lingkungan Dinas PU yang diperkirakan
mencapai Rp39 miliar.
Hasbi mengatakan, dirinya tidak ingin sekadar menambah anggaran pembangunan jalan tanpa terlebih dahulu melakukan efisiensi terhadap belanja lainnya.
“Bupati di mana-mana ngomong jalan harus bagus tapi anggarannya cuma Rp120 miliar pada tahun lalu. Tahun ini mau dinaikkan Rp165 miliar saya tolak karena harus efisiensi dulu,” tandasnya.(mulyana)
