SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik se-Jawa Bali. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangkaian Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Penghargaan tersebut diterima Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tangerang. Maesyal mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih tersebut.
Ia berharap penghargaan itu dapat menjadi dorongan dan semangat bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus meningkatkan transformasi layanan digital keuangan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) kategori terbaik se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Pria yang akrab disapa Rudi Maesyal itu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya atas sinergi dan kolaborasi yang telah dijalankan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan menyukseskan program digitalisasi transaksi keuangan daerah sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.
Baca Juga: PMI Kabupaten Tangerang Gelar Jumbara, Siapkan Kader Kemanusiaan
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” ujarnya.
Menurut Maesyal, melalui berbagai aplikasi program digitalisasi transaksi keuangan daerah, masyarakat dapat mengakses layanan secara langsung tanpa harus datang ke Bapenda. Masyarakat juga dapat melihat kewajiban pembayaran sekaligus membayar pajak melalui kanal-kanal pembayaran yang telah ditentukan dalam aplikasi tersebut.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem kemudahan bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Pencapaian Perluasan Digitalisasi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital ke depan.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45% dan inflasi 3,19%. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” kata Airlangga dalam sambutannya, Kamis (24/9).
Airlangga melanjutkan, pemerintah pusat juga akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya melalui PKH tahap ketiga bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras yang dilanjutkan untuk Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Bahas Tantangan Manusia di Era AI, TBM dan IPPC Gelar Bedah Buku 21 Lessons for the 21st Century
“Ini merupakan sebuah kolaborasi apik yang akan dilakukan guna meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengatakan Kementerian Dalam Negeri RI saat ini sedang mengembangkan penguatan peran daerah dalam rangka memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, dan menstimulasi swasta yang diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka untuk memperkuat investasi, dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ini ide-ide kreatif daerah sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah untuk ke luar. Jadi ekspor kita diharapkan lebih tinggi daripada impor agregat dari semua daerah,” kata Tito Karnavian. (alfian/aditya)
