SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Komisi IV DPRD Kota Tangerang menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui OPD teknis diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pekerjaan agar penyelesaian proyek tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga mengedepankan kualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang ketat, terutama pada proyek perbaikan jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, serta infrastruktur pelayanan publik.
“Kami mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar serapan anggaran menjelang tutup tahun. Pembangunan tidak boleh sekadar selesai secara administrasi, tetapi harus benar-benar berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya saat dihubungi, Senin (26/10/26).
Menurutnya, menjelang akhir tahun anggaran, seluruh OPD teknis perlu memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal, memenuhi spesifikasi teknis, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan kontrak. Apabila terdapat proyek yang berpotensi mengalami keterlambatan, kendala tersebut harus segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat.
Ia juga menekankan perlunya memperketat pengawasan terhadap kontraktor atau penyedia jasa. Evaluasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan harus dilakukan apabila ditemukan penyimpangan kualitas pekerjaan maupun keterlambatan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
“Jangan sampai menjelang akhir tahun kita melihat banyak proyek dikerjakan secara bersamaan, tetapi pengawasan justru melemah. Lebih baik pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan matang daripada terburu-buru dan akhirnya menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua II DPRD Arief Wibowo Minta Pengelolaan Bonus Demografi Untuk Pembangunan Kota Tangerang
Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur pengendalian banjir, drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pelayanan publik perlu menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan aktivitas serta kenyamanan warga Kota Tangerang.
Selain aspek kualitas dan ketepatan waktu, ia turut mendorong peningkatan transparansi informasi mengenai progres pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pekerjaan sebagai bagian dari keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
BeritaTerbaru
“Serapan anggaran memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan manfaat, serta sejauh mana persoalan masyarakat dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi IV menilai evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga berbagai kendala yang sama tidak terus berulang.
“Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tangerang. Jangan sampai anggaran habis, proyek selesai, tetapi persoalan banjir, jalan rusak, dan infrastruktur lingkungan tetap menjadi keluhan masyarakat,” tutup Edi. (aditya)
