SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Selain kelompok Cipayung Plus (PMII, GMNI, IMM dan HMI), yang menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XV Kabupaten Pandeglang, Badan Ortonom (Banom) dari tiga organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di Indonesia juga menolak hasil Musda tersebut.
Banom dari Ormas Islam Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), dan Mathlaul Anwar (MA) melakukan penolakan, karena menilai banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh panitia pelaksana Musda. Salah satunya soal verifikasi organisasi kepemudaan dan kepengurusan KNPI Kecamatan.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukman Nulhakim mengatakan, apa yang dilakukan oleh panitia sudah mencederai organisasi kepemudaan yang selama ini aktif melakukan kegiatan kepemudaan. Kata dia, panitia sudah tidak bersikap profesional dan banyak merugikan organisasi kepemudaan lainnya.
“Panitia sudah tidak steril, karena merangkap menjadi tim pemenangan salah satu calon. Banyak OKP dadakan yang dibuat. Bahkan ada organisasi kepemudaan yang diduga SK (surat keputusan)-nya dipalsukan, sehingga bentrok kepengurusan di arena. Oleh karena itu, kami menolak hasil Musda,” kata Lukman, Selasa (28/7).
Lukman menegaskan, ada kesalahan besar pada Musda KNPI Pandeglang tersebut. Kesalahan itu lanjutnya, tidak diakomodirnya kelompok Cipayung Plus, yang padahal legalitas dan eksistensinya nyata di Kabupaten Pandeglang.
BacaJuga :
“Yang lebih miris, kelompok Cipayung Plus tak diakomodir (diberikan hak peserta pemilih). Padahal Cipayung pendiri KNPI dan kaderisasinya nyata adanya. Belum lagi SK Pengurus Kecamatan KNPI di SK-kan oleh Plt yang dianggap legal, ini jelas salah fatal,” jelasnya.
Senada, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pandeglang, Ilma Fatwa mengatakan, panitia sudah banyak keluar dari aturan sebenarnya. Sebetulnya, ada dan tidak adanya KNPI, organisasinya bakal berjalan terus.
Akan tetapi, kata Ilma, ketika KNPI organisasi yang membawahi OKP ini sudah tidak steril dari sejumlah kepentingan, dia tidak akan diam. Pihaknya melihat bahwa panitia sudah tidak steril, sehingga seharusnya pengurus KNPI Provinsi bisa melihat hal tersebut.
“Banyak OKP yang tidak jelas masuk, tanpa ada verifikasi yang jelas sebagai peserta dalam acara Musda. Lebih mirisnya lagi, diduga hal ini dibuat oleh kelompok panitia. Kerena itu, kami menolak dan menganggap Musda KNPI itu gagal,” tegasnya.
Begitu juga perwakilan organisasi Banom Mathlaul Anwar, Irwandi Suherman menganggap, panitia sudah tidak steril dan berpihak pada salah satu calon. Dia berharap, jangan sampai pengurus tingkat provinsi juga ikut berpihak pada satu calon, lalu mengabaikan kepentingan aspirasi pemuda Pandeglang.
“Pengurus provinsi harus tahu aturan organisasi, jangan hanya mengedepankan kepentingan semata. Jangan sampai KNPI yang menjadi berhimpunnya para pemuda ini, rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPD KNPI Banten, Ali Hanafiah menyatakan menerima atau tidaknya terkait dengan pelaksanaan Musda itu hak mereka. Yang jelas kata dia, Musda sudah berjalan sesuai AD/ART, serta sudah sesuai konstitusi bahwa SC, OC dan Carateker, sudah menetapkan kepesertaan anggota dan itu sudah diterima oleh peserta Musda ada 66 OKP dan 35 PK.
“Terkait ada persoalan menerima atau tidak pada Musda itu, ya itu hak mereka. Ada yang kecewa itu biasa, dalam setiap Musda itu bisa terjadi. Kami dari DPD KNPI Banten memandang sepanjang Musda itu konstitusional sesuai AD/ART dan melewati aturan yang ada, ya saya kira itu sudah sah selesai,” katanya.
Ditegaskannya, dari dua calon yakni Pujiyanto dan Dedi Rivaldi yang berkontestasi, sudah sah terpilih Pujianto sebagai Ketua KNPI Pandeglang dan Dedi dinyatakan kalah.
“Dalam berdemokrasi ada yang kalah ada yang menang. Yang jelas, Musda sudah berjalan dan itu sudah diterima oleh peserta Musda. Ketua KNPI yang saat ini dari hasil pemilihan itu, Pujianto menang telak dengan hasil 61 OKP dan 18 PK KNPI. Sedangkan Dedi Rifaldi hanya mendapat 6 OKP dan 2 PK,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksanaan Musda KNPI ke XV Kabupaten Pandeglang, di salah satu gedung wisma di Pandeglang, Minggu (26/7), sekitar pukul 20.00 WIB, berujung ricuh.
Pantauan Satelit News, chaos terjadi saat pimpinan sidang tak menghiraukan interupsi para Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP) dan kelompok Cipayung Plus (PMII, HMI, IMM dan GMNI). Interupsi itu terjadi karena organisasi mereka tak disebutkan bagian dari peserta pemilih. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post