SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Sejak pandemi Covid-19 hingga kini, tak sedikit anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan virus tersebut. Hal itu tak dipungkiri oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban. Alhasil, banyak program yang tertunda. Namun memastikan tidak semua program pembangunan terdampak, seperti padat karya.
“Sesuai arahan Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan rapat yang kami lakukan, setiap kegiatan yang berorientasi kepada padat karya atau bersentuhan langsung dengan masyarakat tak kami hapus (tetap dilaksanakan),” kata Tanto, Minggu (23/8).
Salah satu program yang tak dihapus itu jelas Tanto, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP), baik anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang.
“Total yang dilaksanakan dari DAK dan APBD Pandeglang itu kurang lebih mencapai 1.500 unit rumah warga yang tak layak huni dibangun. Bahkan kalau program ini, biasanya bisa bertambah di perubahan nanti (bantuan dari Pemerintah Pusat),’ jelasnya.
Belum lagi kata Tanto, pembanguan gedung untuk pelayanan juga tetap berjalan baik, yakni Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (DPUPR). Kata dia, pembangunannya sudah diselasaikan. Kemudian ada juga pembangunan lima gedung Puskesmas sedang berjalan saat ini.
“Kalau Gedung MPP sudah selesai dilaksanakan dan akan dilaunching 31 Agustus mendatang. Untuk lima gedung Puskesmas sedang dilaksanakan yakni di wilayah Kecamatan Angsana, Panimbang, Sumur, Picung dan Carita,” ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk soal anggaran masing-masing pembangunan Puskesmas itu mencapai Rp5,2 hingga Rp6,2 miliar. “Jadi total anggaran untuk membangun lima gedung Puskesmas itu mencapai sekitar Rp31,2 miliar,” tandasnya.
Kepala DKPP Pandeglang, Syarif Hidayat menambahkan, total anggaran untuk program BSPS yang dikelola olehnya, baik dari DAK maupun APBD Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2020 mencapai sekitar Rp20 miliar.
“Tahun ini yang tak dipangkas itu untuk program BSPS baik itu dari DAK maupun APBD Pandeglang, besarannya mencapai sekitar Rp20 miliar untuk membangun kurang lebih sebanyak 1.500 unit,” jelasnya.
Namun dia mengungkapkan, anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun ini untuk BSPS, tidak ada alokasi. “Kalau dari Provinsi tak ada, mungkin banyak yang direfocusing anggarannya,” pungkasnya.
Pihaknya menargetkan program BSPS itu dapat diselesaikan pada akhir tahun. “Kegiatannya tetap berjalan sesuai protokol kesehatan, Desember mendatang kami targetkan program itu selesai dilaksanakan,” pungkasnya. (nipal/aditya)
