SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG—Sebanyak 16 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Lebak menandatangani kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Lebak, Kamis, (24/9), di aula Kejaksaan setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menuntun pemahaman sekolah agar tidak salah mengelola dana BOS.
MoU dilakukan agar para kepala sekolah dapat pemahaman atau pendampingan hukum. “Kesepakatan ini dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Mengapa kita perlu itu, karena kami sebagai institusi negara dalam bidang pendidikan perlu ada kerjasama terutama dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum,” kata Ketua MKKS SMK Lebak, Falati kepada wartawan, kemarin.
Kepala Sekolah, menurut Falati, memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara dan aset pemerintah sehingga peran serta kejaksaan dalam memberikan pemahaman amat diperlukan.
“Kita ingin pengelolaannya itu benar baik dan akuntabel. Karenanya kerjasama dengan kejaksaan ini diharapkan pengetahuan-pengetahuan hukum meningkat sehingga terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan,”terangnya.
Sementara Kepala Kejari Kabupaten Lebak Nur Handayani meminta, agar MoU ini tak hanya sekadar acara formal atau tertera diatas hitam dan putih.
Mantan Kajari Bangli, Provinsi Bali ini meminta agar para kepala sekolah tak canggung atau takut untuk datang ke Kejaksaan Negeri Lebak untuk berkonsultasi. “Kalau ada permasalahan dapat berkonsultasi atau melakukan pendampingan. Sebelum melakukan itu sebaiknya dilakukan MoU dulu. Saya harap pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (mulyana/made)
Baca Juga: Pemkab Serang Lakukan Pendampingan Hukum Korban Terduga Kekerasan Seksual
