SATELITNEWS.ID, SERANG–Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto memastikan, proses pembangunan 4 gedung SDN terdampak pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dimulai. Keempat SDN tersebut diantaranya, SDN Cipete di Kecamatan Kragilan, SDN Inpres, SDN Cilayangguha dan SDN Seba di Kecamatan Cikeusal.
“Tiga SDN di Kecamatan Cikeusal sudah berjalan (proses pembangunannya, satu lagi yang di Kecamatan Kragilan hari ini (Senin,22/11,red) sudah dibuat Berita Acara Penetapan (BAP) lokasinya,” ujar Ade. Akhir pekan kemarin.
Kata Ade, Rakor penandatangan berita acara yang dilakukan saat ini merupakan lanjutan pada tiga pekan lalu, saat menetapkan empat SDN, tiga SDN diantaranya sudah ditetapkan lokasinya yang di Kecamatan Cikeusal. Namun ada satu SDN yang tertinggal yaitu, SDN Cipete yang di Kecamatan Kragilan, maka hari ini kita dibahas.
“Dari enam lokasi yang kami survei untuk SDN Cipete, sudah kami ambil kesimpulan lokasinya di Kampung Bunar RT 01 RW 04 Desa Suka Jadi, itu hasil pertimbangan Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Karena sangat strategis dekat domisili para siswa. Tapi belum ada akses, maka akan dibuat menjadi akses berfungsi untuk masyarakat juga. Pokonya multi fungsi,” terangnya.
Alasan memilih dilokasi tersebut, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten ini, karena lokasi alternatif lainnya salah satunya di dekat dengan SDN Cipete berada dilokasi di bibir curam.
“Bahkan tanahnya-pun labil, maka terpaksa dibatalkan. Kami mencari lagi lokasi yang betul-betul layak,” tandasnya.
Baca Juga: Temui Ketua DPRD, Kajari Kota Tangerang Sampaikan Sumbatan Pembangunan
PPK Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Kementerian PUPR, Temmy Saputra mengatakan, lokasi SDN Cipete Kecamatan Kragilan tepatnya di Kampung Bunar In RT 01 RW 04 Desa Suka Jadi, posisinya berdekatan dengan sisi jalan tol, namun tidak memiliki akses jalannya.
“Nanti akses tanah dibebaskan PUPR, akan dibangun juga akses dan SDN penggantinya,” ujar Temmy.
Ia juga memastikan, jika proses pembangunan sudah, begitupun pihak konsultan. Hanya saja, lebih kuatnya ada legal standing harus ada dasar hukum. “Legal standing sudah ada, Desember sudah berjalan semua (pembangunannya). Karena April 2021 sudah selesai. Konsultan sudah bekerja, kalau pembangunan cepat dua bulan juga selesai. Kalau untuk pelaksananya pihak BPJT,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
