SATELITNEWS.ID, SERANG–Juru bicara (Jubir) Vaksinasi Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengungkapkan, pihaknya merincikan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Serang sebesar Rp 10 Miliar. Jumlah tersebut, digunakan untuk sarana prasarana dan penunjang lainnya hingga vaksinator.
“Kami belum memperoleh informasi anggaran tersebut berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN, atau sharing anggaran dengan APBD. Sudah saya laporkan ke pimpinan tentang kisaran kebutuhan anggaran yang perlu disiapkan,” ujarnya, Selasa (15/12).
Agus mengatakan, penggunaan anggaran contohnya untuk pemeriksaan awal, yaitu dilakukan screening kesehatan termasuk sarana dan vaksinator. Sebab, setiap vaksinator menggunakan APD. “Untuk kegiatannya pun, karena kebutuhan itu untuk sarana maupun sarana penunjang lainnya,” ucapnya.
Menurutnya, penyelenggaraan vaksinasi tahap satu ini dilakukan dengan sasaran tenaga kesehatan sejumlah 5.000. Meliputi tenaga kesehatan yang bekerja di Pemerintah, swasta, rumah sakit milik Pemerintah maupun RS swasta dan tenaga kesehatan di TNI Polri, yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
“Kegiatan vaksinasi dilakukan tahun 2021 karena sampai saat ini kami pun belum mengetahui jenis vaksin mana yang dipilih oleh Pemerintah pusat, yang nanti akan diberikan ke tenaga kesehatan sebagai sasaran pertama,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya terfokus dalam pendataan, baik terhadap sasaran maupun kesiapan dari penyelenggaraan vaksinasi itu sendiri. Karena pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskemas, Klinik ataupun Rumah Sakit.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
“Kami sedang melakukan pendataan tentang kesiapan baik sarana, SDM maupun penganggarannya,” tuturnya.
Agus menyebutkan, dosis vaksin yang diberikan yaitu sebanyak dua kali. Setelah dilakukan vaksin pertama, maka dilakukan pengamatan kesehatan. Sedangkan, untuk masyarakat Kabupaten Serang, pigaknya belum memperoleh informasi apakah seluruh masyarakat yang berumur 18-59 itu semua menjadi sasaran atau tidak.
“Kami belum memperoleh informasi terkait hal tersebut, yang jelas, kedepan kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat,” tandasnya. (muf/bnn)
