SATELITNEWS.ID, SERANG–Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku, optimistis terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2021. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang, Selasa (23/2).
“Angka kemiskinan Provinsi Banten, terendah nomor delapan Nasional, atau terendah kedua se-Pulau Jawa,” ungkap Wahidin.
Menurutnya, terkait pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), bisa diselesaikan. Karena, merupakan pinjaman jangka panjang dan tanpa bunga.
Senada diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti. Menurutnya, untuk pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT SMI (Persero) Tahun 2020, sudah diselesaikan sesuai dengan program dan target yang ditetapkan.
Saat ini program dan kegaiatan yang dibiayai dari PT SMI, memasuki tahap II dan sudah tercantum dalam APBD Tahun 2021. Saat ini sedang dalam proses evaluasi, oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS), kembali mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia, Selasa (16/2). Data terbaru untuk September 2020, tercatat jumlah orang miskin Indonesia naik 10,19 persen menjadi 27,55 juta.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dilihat dari sisi angka kemiskinan terendah se-Pulau Jawa, Provinsi Banten berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Untuk Nasional, Provinsi Banten masuk ke 8 besar terendah.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Forum Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021, menyatakan penanganan kemiskinan menjadi tugas dan amanah yang harus dilakukan.
“Program bantuan sosial bagi keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Banten, sebesar Rp. 600.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 421.177 kepala keluarga di Provinsi Banten. Program bantuan jaminan sosial lainnya, juga ada melalui PKH (Program Keluarga Harapan),” kata Wahidin.
Pemprov Banten tambahnya, mengalokasikan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp. 56,460 Miliar pada APBD TA 2021. Sebagian dari bansos tersebut, disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), pengamanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19. (rls/mardiana)
