SATELITNEWS.COM, SERANG – Program sekolah gratis yang digaungkan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Nataukumah, mulai membuahkan hasil.
Buktinya, rata-rata lama sekolah anak di Banten mengalami peningkatan dari 9,23 poin pada tahun 2025, menjadi 9,56 poin pada tahun 2026.
Diketahui, di tahun pertama penerapan kebijakan itu, ada sekitar 801 sekolah swasta tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SKh, dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
Rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten pada tahun 2026, mencapai 9,56 poin atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,23 poin.
Angka itu berbanding lurus, dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun yang sama, dari 76,35 poin pada tahun 2024 meningkat menjadi 77,25 pada tahun 2025.
Di tahun kedua ini, Program Sekolah Gratis bagi swasta ditingkatkan selain untuk kelas X, tetapi juga menyasar kelas XI dengan jumlah kuota yang sama.
Baca Juga: Produksi Ikan Tangkap di Banten Capai 75 Ribu Ton
Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga akan menggratiskan sekolah Madrasah Aliyah (MA) di tahun ajaran 2026-2027 ini, untuk seluruh kelas dengan total penerima manfaat mencapai 10.000 siswa.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, melalui program ini, sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran. Sekolah-sekolah yang telah bekerja sama kini mendapatkan kepastian pembiayaan dari Pemprov Banten.
Selain itu, bertambahnya jumlah siswa otomatis akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Andra berharap, dana tersebut dapat digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah.
“Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya,” tandasnya.
Andra mengaku, Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat.
Pendidikan, lanjutnya, merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah demi mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten,” ujarnya.
Meski demikian, tidak seluruh siswa mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, pembiayaan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab keluarga.
“Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, agar tercapai pemerataan akses pendidikan,” ujarnya lagi.
Menurut Andra, tingginya rata-rata lama sekolah anak di Provinsi Banten, dengan serta merta akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus dikuatkan. Ini juga akan membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Itu hanya bisa dilakukan melalui dunia pendidikan,” pungkasnya.
Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi mengatakan, sebelum adanya program tersebut, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya Program Sekolah Gratis tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X.
“Total siswa kami saat ini mencapai 146 orang,” tandasnya.
Tambahan siswa itu, merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat. Dia optimistis pengembangan Program Sekolah Gratis pada tahun kedua yang kini menyasar kelas XI akan memotivasi para tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme mengajar.
“Sehingga kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri,” katanya.
Zikri (17), penerima manfaat program sekolah gratis ini yang duduk di bangku kelas X mengaku sangat terbantu proses pendidikannya. Menurutnya, kebijakan ini membantu meringankan beban orang tuanya yang telah bertahun-tahun membiayai sekolah sejak dirinya duduk di bangku SD.
“Biaya sekolah itu merupakan pengeluaran rutin setiap bulan yang cukup besar bagi kami. Apalagi pekerjaan ibu hanya sebagai penjual ayam potong dan ayah sebagai satpam,” tuturnya.
Melihat kondisi orang tuanya, ia merasa iba dan mencari alternatif yang memudahkan biaya sekolah. Salah satunya dengan mengikuti Program Sekolah Gratis.
Menurutnya, ketika ada kesempatan mengikuti program tersebut, orang tuanya langsung memilih opsi tersebut agar pengeluaran pendidikan dapat berkurang.
“Ya senang, terus kayak enggak ngeluh mulu bayaran terus-terusan,” kata dia.
Terpisah, Kalita (17), siswa kelas X Jurusan Perkantoran Yayasan Pendidikan (YP) SMKS 17 Kota Cilegon mengaku sempat ada rasa kecewa ketika namanya tidak tercantum dalam database siswa baru di SMAN I Cilegon. Namun kekecewaan itu tak berlangsung lama, karena ternyata ia bisa menikmati Program Sekolah Gratis di sekolah swasta.
“Semula yang terpikir itu kalau sekolah di swasta saya harus membayar ini dan itu, belum lagi ada SPP setiap bulannya yang harus dibayar. Berat, dengan kondisi perekonomian orang tua yang hanya pas-pasan. Biaya sekolah di SMK swasta itu akan menjadi beban yang berkelanjutan selama tiga tahun. Alhamdulillah ternyata ada program sekolah gratis dari Bapak Gubernur untuk SMK swasta,” paparnya.
Siswi lain bernama Syeril (16) siswa kelas X Jurusan Pemasaran justru lebih memilih sekolah di swasta. Syeril menilai, adanya program tersebut menjadikan setiap siswa lulusan SMP bisa lebih banyak pilihan, tidak harus melulu ke sekolah negeri.
“Toh sama-sama gratis. Kalaupun bicara kualitas lulusan, saya rasa dari swasta juga banyak yang bagus dan berhasil. Tinggal bagaimana kita tekun belajar saja,” imbuhnya. (adib)
