SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Pandeglang, terus digencarkan Dinas Sosial (Dinsos). Upaya ini agar penerima bantuan sosial (Bansos), baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) bisa benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentu saja harus tersedia data by name by address yang lengkap dan akurat. Kata dia, hal itu merupakan persyaratan yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
Lanjut Nuriah, sebelum pandemi Covid-19 melanda, Kabupaten Pandeglang tercatat salah satu kabupaten yang angka kemiskinanya paling tinggi di Provinsi Benten. Namun ternyata pada saat pandemi Covid-19, dari delapan Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, Pandeglang paling rendah kenaikan angka kemiskinannya dibandingkan dengan daerah lain, yakni di sekitaran 0,50 persen.
“Ini mungkin salah satu upaya kita dalam perbaikan data,” kata Nuriah, saat Rapat Koordinasi Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Bansos Melalui Pemuktahiran DTKS di Aula Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (25/2).
Nuriah mengungkapkan, bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Pandeglang, baik itu BPNT, PKH dan Bansos lainya sangat besar sekali. Akan tetapi menurutnya, jika tidak memberikan nilai dongkrak untuk perbaikan kemiskinan, tentu saja anggaran tersebut mubazir.
“Untuk itu, kami terus lakukan validasi dan verifikasi data, karena suatu kebutuhan untuk penyaluran Bansos yang tepat sasaran. Makanya dalam perbaikan data ini, pihak Kemenko PMK dan Bapenas hadir dalam Rakor ini untuk memberi dukungan untuk perbaikan DTKS,” pungkasnya.
Baca Juga: Kepala Dinsos Pandeglang Tegaskan Tak Boleh ada Pemotongan Bansos
Nuriah menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini konsen untuk perbaikan data penerima bantuan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 77.185 masyarakat Pandeglang yang menerima bantuan PKH.
“Untuk program bantuan PKH, banyak masyarakat yang melakukan graduasi mandiri. Kami mencatat dari tahun 2016-2020, masyarakat yang melakukan graduasi mandiri sebanyak 5.301 atau sekitar 6,7 persen,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, data penerima bantuan pangan non tunai per bulan Januari ada sebanyak 71.046. “Setelah dilakukan perbaikan data per bulan Februari, ada sekitar 85.520 penerima. Semua program bantuan yang diberikan pemerintah, tentunya harus mampu memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ade Rustam mengatakan, untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan, tentu saja pihaknya harus melakukan koordinasi, karena dalam pelaksanaan Bansos melibatkan Pemda.
“Pemuktahiran data terpadu bagi penerima bantuan, tentu saja bertujuan agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran dan transparan. Sehingga dampak dari Bansos ini mampu mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (nipal/aditya)
