SATELITNEWS.COM, SERANG–Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, membolehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat desa.
Hal tersebut dapat dilakukan, katanya, jika anggaran Dana Desa (DD) sebesar 8 persen dianggap masih kurang. Menurut Yusharto, diberlakukannya PPKM ini lantaran secara nasional Pulau Jawa dan Bali menyumbang sekitar 60 persen, dari keseluruhan kasus Covid-19 secara nasional.
Oleh karena semua wilayah harus mendapatkan perlakuan yang sama, dan ini berlaku untuk 7 provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. “Tapi khusus untuk Serang, sekarang menunjukan tren (penyebaran Covid-19) yang semakin baik dan berkurang. Diharapkan dengan penerapan PPKM ini menjadi lebih baik, menerapkan prokes ketat dengan 3M,” kata Yusharto, saat meninjau kegiatan PPKM di Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (2/3).
Berdasarkan hasil peninjauannya di Desa Cikande Permai ujarnya, pelaksanaan PPKM sudah cukup baik. Terbukti, di wilayah tersebut adanya posko desa. Kemudian, tidak ada lagi penduduk yang suspect Covid-19, dan aktivitas lewat Posyandu masih terus digalakkan.
“Di Desa ini, pernah tercatat ada 127 orang dan terakhir di bulan Desember. Jadi menurut kami, perlu untuk dilanjutkan untuk mencegah jangan sampai yang sudah hijau bergerak menjadi kuning, orange dan merah. Selamat untuk masyarakat Desa Cikande, yang sudah terlindungi yang begitu baik,” ujarnya.
Terkait anggaran untuk PPKM tingkat Desa, kata Yusharto, untuk kegiatan PPKM dialokasikan dari Dana Desa (DD) sekurang – kurangnya 8 persen. Namun jika kurang, dapat dinaikan 10 sampai 11 persen. “Kalau tetap masih ada kebutuhan, maka dari kabupaten bisa dialokasikan melalui DAK. Itu-pun bisa 8 persen sekurangnya, dan kalau masih kurang bisa dialokasikan dari Dana Bagi Hasil. Dengan demikian, tidak ada kata tidak ada sumber dana untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Baca Juga: Wabup Lebak Minta Pembangunan Desa Jangan Berorientasi Penyerapan Anggaran
Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dari 326 Desa semuanya memberlakukan PPKM. Ia-pun berharap, PPKM tersebut dapat lebih efektif untuk percepatan penanganan Covid-19. “Dalam skala yang lebih kecil biasanya terpantau, semua masyarakat saling mengingatkan, memantau diri sendiri, dari tingkat RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda. Jadi saling mengingkatkan satu sama lain. Kalau saling mengingatkan diantara mereka, rasanya lebih bisa diterima dan bisa saling mengawasi,” ungkap Tatu.
Khusus di Cikande Permai tandasnya, hari ini (kemarin) trennya bagus. Sampai hari ini, kasus paparan Covid-19 masih nol. “Mudah – mudahan, ini terus nol (Covid)-19,red). Tidak lagi menjadi daerah kuning, atau bahkan sampai merah. Kalau ini berjalan disemua tingkatan desa, rasanya Kabupaten Serang bisa cepat keluar dari pandemi Covid-19,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
