SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Jatah untuk merehabilitasi rumah kumuh atau bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Pandeglang terancam hilang. Sebab, hingga saat ini tak ada kejelasan bakal terealisasi atau tidaknya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (KemenPUPR).
Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Nana Mulyana mengungkapkan, untuk bantuan RLTH yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga kini belum ada jawaban dari kementerian terkait mengenai kepastian bantuan tersebut.
“Ya, belum ada kejesalan sampai sekarang. Kalau misalnya sampai pertengahan tahun ini enggak ada jawaban dari KemenPUPR, berarti ya enggak ada bantuan untuk Pandeglang,” kata Nana, Rabu (17/3).
Padahal kata Nana, tahun ini pihaknya sudah mengajukan rehab untuk rumah kumuh sekira 2.000 unit. Namun usulan tersebut belum mendapatkan kejelasan, meski sudah beberapa kali ditanyakan langsung ke kementerian.
“Kalau balasan secara tertulis melalui surat itu belum. Tapi kalau ngobrol-ngobrol mah katanya ada buat Banten, tapi enggak ngomong buat Pandeglang berapa. Cuma buat Banten 2.000 katanya. Kalau kira-kira dibagi buat 8 Kabupaten/ Kota, berarti kan jatahnya cuma 250. Tapi itu hanya obrolan doang, kejelasannya belum ada,” jelasnya.
Lanjut Nana, tahapan pengajuan untuk rehab rumah kumuh saat ini lebih diprioritaskan lewat aspirasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari dapil Pandeglang. Menurutnya, dari aspirasi tersebut, pihaknya nanti akan mengecek berdasarkan data by name by adress.
Baca Juga: Anggota DPRD Banten Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Pegawai DPRKP
“Sekarang bisa lewat lembaga tinggi negara (DPR RI) yang mengajukan, dan itu yang biasanya difasilitasi sama Komisi V. Sebelum 2017-2018 itu kita yang ngusulin, tapi sekarang yang diprioritaskan aspirasi itu dan saya sudah sampaikan ke bupati terkait hal tersebut,” ujarnya.
Nana berharap Pandeglang bisa tetap menerima program bantuan rehab rumah kumuh dari anggaran APBN. Pasalnya, dia menyebut masih ada total 60.000 rumah di Pandeglang yang perlu mendapatkan bantuan untuk program rehabilitasi tersebut.
“Kami berharap seperti tahun kemarin bisa mendapat bantuan untuk RTLH. Soalnya Pandeglang selalu mendapat kuota lebih dari usulan. Tahun 2019 itu ada 1.600-an yang dapat bantuan, kemarin 2020 ada 1.100-an yang dapat bantuan,” tandasnya.
Plt Kepala DPKPP Pandeglang, Asep Rahmat menegaskan, sudah mengajukan bantuan untuk RTLH ke Pemerintah Pusat. Dia berharap dalam pengajuan itu bisa terealisasi sebanyak-banyaknya.
“Kalau tahun-tahun kemarin kan yang direalisasi kurang lebih ada sekitar 2.744. Mudah-mudahan tahun ini juga biasa segitu. Itu juga sudah jago. Kami bakal terus berupaya untuk menghentaskan rumah kumuh,” pungkasnya. (nipal/aditya)
