SATELITNEWS.ID, TELUKNAGA—Pengamat Kebijakan Publik Akhwil meyorot pelaksanaan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menangani pengembang nakal. Dirinya menilai jika kios di Perumahan Mutiara Garuda dan PT TUM, di Teluknaga menyalahi RTRW.
Akhwil menjelaskan, sistem perencanaan tata ruang merupakan suatu proses penyusunan penataan dan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Dimana tujuan itu untuk tertib pemanfaatan ruang. Regulasi tersebut terncatum di dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
“Perencaan tata ruang disuatu wilayah juga tidak terlepas dalam peraturan daerah yang sudah melalui penetapan zonasi, penetapan izin dan pemberian insentif dan disinsentif. Namun tetap mengacu pada tata ruang secara nasional,” ujarnya kepada Satelit News, Jumat (19/3/2021).
Menyikapi pengembang yang diduga menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah Teluknaga seperti PT Indoglobal Adyapratama, pengembang properti Komplek Mutiara Garuda dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) aktivitas komersil peternakan, Akhwil mengatakan pelanggaran yang dilakukan PT Indoglobal Adyapratama mendirikan bangunan kios tidak sesuai peruntukan zonasi tata ruang.
“Apalagi tidak disebutkan di aturan daerah untuk membangun kios itu di atas lahan tersebut. Bangunan itu bisa dikatakan bangunan liar,” ujarnya.
Kalau seandainya terbit izin membangun kios di atas lahan tersebut izinnya batal demi hukum. Bagi pejabat atau dinas yang menerbitkan izin tanpa koordinasi yang jelas harus diberikan sanksi pidana.
Baca Juga: Tiga Bangli di Bantaran Kali Pengodokan Pasar Kemis Dibongkar
Pemerintah daerah, kata Akhwil, sudah melakukan pemanggilan dan jelas ditemukan pelanggaran, itu wajib dilakukan pembongkaran. “Pidana juga dikenakan oleh pengembang. Itu disebutkan juga di UU No 26 Tahun 2007 pasal 21 sampai pasal 26. Untuk pejabat terancam maksimal hukuman 5 tahun penjara dan pengembang maksimal hukuman 15 tahun penjara,” tandas pria yang juga praktisi hukum ini.
Menyinggung terkait PT TUM, Akhwil mengatakan telah terjadi perubahan RTRW di peraturan daerah. Dimana jika aktivitas komersil tersebut tetap dipaksakan, Pemkab Tangerang harus melakukan tindakan tegas. “Jangan seenaknya melakukan kegiatan komersil di atas lahan yang tidak ditetapkan Perda RTRW,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan pelanggaran yang sudah dilakukan tersebut jelas mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran terbentur dengan peraturan hukum yang berlaku. “Kan kalau pemerintah daerah mau mendapat retribusi pajak harus mengacu kepada peraturan hukum. Kalau penerimaan pajak tidak sesuai aturan hukum, izinnya aja bermasalah, mana bisa? Makanya terjadi kebocoran PAD,” pungkasnya. (alfian/jarkasih)
