SATELITNEWS.ID, JAKARTA—Fakultas Imu Komputer (FIK), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas KKN. Kegiatan pencanangan zona integritas itu dilakukan secara daring dan tatap muka.
Pencanangan dilakukan dengan penandatanganan piagam, serta fakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas, untuk civitas akademika Fakultas Ilmu Komputer, bertempat di Ruang Wahidin Sudiro Husodo, UPN Veteran Jakarta.
“Pencanangan zona integritas ini merupakan upaya untuk menghadirkan perguruan tinggi yang bebas dari korupsi dan berintegritas,” kata Erna Hernawati, Rektor UPNVJ pada keterangan resminya.
Lanjut Erna, bahwa pencanangan zona integritas merupakan salah satu target dalam perjanjian kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. “Melalui program reformasi birokrasi dan zona integritas (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang akan menjadikan UPNVJ bebas KKN, berkinerja, akuntabel dan tercapainya layanan publik yang berkualitas,” ucap Erna.
Menurut Erna, untuk mencapai hal tersebut, pastinya tidak mudah. Membutuhkan perubahan dalam budaya, perubahan nilai, perilaku, integritas, dan profesionalitas.
Selain itu, juga harus ada kesadaran dari semua pihak untuk sama-sama menegakan bebas KKN, dan kerja dengan berorientasi pada pelayanan prima yang ditujukan pada semua pegawai memiliki budaya melayani, memberi solusi atas kebutuhan masyarakat, mahasiswa, dosen maupun mitra.
Baca Juga: Mahasiswa LSPR Gelar Eduwisata Berbasis Lingkungan di Kampung Tematik Saungkuriang Cipondoh
Dekan FIK UPNVJ Ermatita menjelaskan pencanangan pembangunan zona integritas ini berkaitan dengan keikutsertaan FIK UPNVJ, dalam pembangunan daerah zona integritas yang menegaskan bukan hanya formalitas, namun pencanangan ini merupakan komitmen untuk bekerja lebih baik. Serta semakin baik untuk dapat menjalankan manajemen organisasi di FIK UPNVJ yang bersih dan akuntabel.
Perlu diketahui, FIK UPNVJ saat ini telah meningkatkan peran kepatuhan internal dalam melakukan pelaporan ELHKPN 100 persen, serta membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap tindakan korupsi maupun pelayanan yang maksimal. (aditya/gatot)
