SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan (Menristekdikbud) Nadiem Makarim mendesak agar pembelajaran tatap muka (PTM) segera dilakukan. Pemerintah Kota Tangerang pun berencana mengakhiri pembelajaran jarak jauh serta membuka PTM.
Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang dalam waktu dekat akan melakukan simulasi PTM untuk jenjang SD dan SMP. Skemanya kata Jamal, PTM akan dilakukan mengikuti protokol kesehatan yakni 50 persen dari jumlah keseluruhan siswa di sekolah. 50 persen siswa bakal belajar secara daring sementara sisanya PTM.
“Skemanya yang belajar di sekolah 50 persen, yang sisanya daring,” ucap Jamaluddin.
Dia mencontohkan, seorang murid yang mengikuti simulasi PTM pada Senin, akan belajar lagi di sekolah pada Rabu. Jajarannya telah mempersiapkan sejumlah fasilitas menjelang PTM di setiap sekolah.
“Kami sudah menyiapkan segala macam ini. Infrastrukturnya sudah siap, guru-guru sudah divaksin. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan simulasi, di bulan Juni (2021) ini,” ungkap dia saat ditemui, Rabu (2/6).
Terkait 50 persen murid yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Disdik tetap menggunakan aplikasi berbasis siaran langsung saat para guru mengajar.
BeritaTerbaru
“Insya Allah kami pakai live. Makanya sekolah harus menyiapkan kamera. Jadi, live-nya pakai Zoom,” imbuh Jamaluddin.
Sementara itu, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di tahun 2021/2022, Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyediakan kuota sekitar 10.600 siswa. Sedangkan jumlah siswa SD di Kota Tangerang yang lulus mencapai 33 ribu.
“Lulusan SD (ada) 33.000, yang diterima 10.600-an, kurang lebih 30 persen yang diterima,” tutur dia.
Jamaluddin menambahkan, Kecamatan Tangerang memiliki jumlah SMP Negeri lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan, Kecamatan Pinang menjadi lokasi yang memiliki jumlah SMP Negeri tersedikit.
‘Ini Kecamatan Tangerang, ada delapan sekolah. Yang kurang itu di Kecamatan Pinang. Cuma ada satu SMP Negeri,” ucapnya.
Dia menambahkan, di Kota Tangerang, ada sekitar 33 SMP Negeri dan 338 SD Negeri yang tersebar di tiap kecamatan. Jika nantinya seorang murid tak diterima di sekolah negeri, kata Jamaluddin, maka dapat memasuki sekolah swasta yang ada di Kota Tangerang.
“Iya, (murid yang tak diterima) ke swasta,” katanya.
Jamaluddin sebelumnya menyebut, setidaknya ada tiga zona dalam jalur zonasi PPDB Kota Tangerang tahun ajaran 2021/2022. Zonasi merupakan salah satu jalur PPDB untuk jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang.
Sementara lainnya dapat melalui jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua/wali murid. Jamaluddin menyatakan, tiga zona itu terbagi dalam tiga wilayah di Kota Tangerang, yakni zona 1 di wilayah timur, zona 2 di wilayah tengah, dan zona 3 di wilayah barat.
“Zona 1 di wilayah timur, zona 2 wilayah tengah, zona barat itu zona 3,” ungkap Jamaluddin.
Jamaluddin menuturkan, kecamatan yang termasuk di zona 1 adalah Larangan, Ciledug, Karang Tengah, dan Pinang. Kemudian, Kecamatan Cipondoh, Batuceper, Nenda, Neglasari, dan Tangerang, termasuk dalam zona 2.
“Zona 3 itu ada (Kecamatan) Jatiwung, Periuk, Cibodas, dan Karawaci,” ucapnya.
Dia menyatakan, pembagian tiga zona tersebut sudah dibagi secara adil. Pasalnya, menurut Jamaluddin, tiap sekolah mampu menampung 30 persen dari siswa yang berada di sekitarnya.
“Itu mendekati adil. Di tiap zonanya itu sudah kami atur, rata-rata itu 30 persen daya tampung yang diterima orang-orang situ,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jamaluddin belum mengungkapkan skema penerimaan jalur zonasi. Namun, kata dia, jika rumah seorang murid berada dalam satu RT dengan sekolah, maka dapat dipastikan murid tersebut bakal diterima di sekolah itu.
“Apalagi di sekolah itu, dia (murid) satu RT. Satu RT itu pasti diterima,” katanya.
Sementara itu terkait ketimpangan antara SMP Negeri dan swasta yang terjadi , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendorong Dindik memberikan uang pangkal kepada siswa yang masuk sekolah swasta. Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengatakan, SMP Negeri di Kota Tangerang saat ini hanya dapat menampung sekitar 30 persen lulusan SD. Sisanya, sebanyak 70 persen siswa harus terpaksa masuk ke SMP swasta.
Untuk itu dirinya mendorong agar Disdik Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk meringankan uang pangkal atau biaya masuk siswa kurang mampu di sekolah swasta. Mengingat, saat ini banyak siswa kurang mampu yang terpaksa bersekolah di swasta.
“Kalau kita tidak bangun sekolahnya ya kita berikan mereka subsidi pembiayaannya walaupun di swasta,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, dalam raperda Pendidikan yang saat ini telah diserahkan kepada Provinsi Banten, telah mengatur mengenai anggran pendidikan yang berkeadilan. Sehingga, penganggaran nantinya masyarakat menengah dan kurang mampu dapat merasakan pendidikan yang berkualitas.
“Jangan sampai orang yang bersekolah di Negeri orang yang secara ekonomi orang-orang mampu tapi diberikan (sekolah) gratis. Tapi masyarakat yang kurang mampu, menengah ke bawah yang kebanyakan di swasta, harusnya pemerintah prioritas itu supaya mengangkat pendidikan masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Dia juga meminta agar data penerima program Tangerang Ceria (Tangecer) diperbarui. Pasalnya, masih banyak siswa kurang mampu yang tidak menerima manfaat program bantuan pendidikan itu.
“Tangerang ceria itu harusnya lebih tepat sasaran, datanya juga jangan ditutup dengan data BDT (Basis Data Terpadu) dari Kementerian Sosial (Kemensos) saja,” katanya. (mg1/gatot)
