SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Prihatin dengan minimnya akses atau sinyal internet di Kabupaten Pandeglang, mendorong Komisi I DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tersebut, sambil membawa BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (4/6).
Ketua Rombongan Kunker Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah mengatakan, saat ini Komisi I sedang ada Panitia Kerja Dukungan Internet dan Penguatan Dukungan Telekomunikasi. Memang prioritas visi Presiden Jokowi kepada 3T, baik di Papua maupun NTT yang belum mendapatkan internet sebaik di Pandeglang.
“Kami mengerti bahwa prioritas visi Pak Jokowi kepada 3T. Namun, bukan berarti yang di Pandeglang pun sudah baik. Walau kita hanya dua jam dari Jakarta, masih banyak saudara-saudara kita belum mendapatkan akses telekomunikasi itu sendiri,” kata Rizki, Jumat (4/6).
Menurut Rizki, meski Komisi I DPR RI mendorong penguatan akses telekomunikasi di daerah 3T, tapi bukan berarti pemerintah lepas tangan atas kesejangan sinyal di pulau Jawa termasuk wilayah Banten khususnya Pandeglang dan Lebak. Oleh karena itu, pihaknya juga membawa BAKTI Kominfo dalam Kunker dan bertemu langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang
Rizki juga mengungkapkan, dalam rapat pertemuan tersebut muncul kesimpulan dan menjadi penekanan, yakni meminta BAKTI Kominfo untuk mendata ulang blank spot (tidak ada sinyal) di Provinsi Banten.
“Hal itu ditekankan kepada pihak BAKTI agar dapat bisa memberikan terobosan kongkrit dalam penguatan sinyal. Kami juga mengharapkan dukungan anggaran dari Komisi I yang diberikan kepada pihak Kominfo bisa diprioritaskan, dalam bentuk penguatan jaringan telekomunikasi di daerah 3T dan juga di daerah penyangga Ibu Kota seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” harapnya.
Baca Juga: Kunker DPRD Kabupaten Serang Dinilai Penting, Ini Outputnya
Komisi I juga menekankan, bahwa Kominfo juga harus bertindak tegas terhadap pihak swasta yang malas masuk daerah yang bukan komersil. “Harus “dipentung” sedikit dan didorong oleh pemerintah agar pihak swasta bisa masuk dan memperluas jaringan di daerah yang ada kesenjangan sinyal tersebut. Nah itu, yang jadi harapan Komisi I,” jelasnya.
Menurut Rizki, peningkatan jaringan telekomunikasi dan dukungan internet itu sangat penting sekali. Bahkan katanya, pada saat berkoordinasi dengan Pemkab Pandeglang dan Lebak masih lemahnya akses internet membuat pelayanan lambat.
“Seperti di Dinsos kaitan pecairan bantuan butuh akses internet, Disdukcapil kebutuhan menyelaraskan data-data, kepolisian, kesehatan dan pendidikan sangat butuh jaringan internet,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, masih ada kesenjangan internet, sinyal dan digital di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang. Apalagi katanya, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah tujuan wisata, makanya diharapkannya ada dukungan infrastruktur tersebut.
Makanya, pihaknya melalui Dinas Komunikasi Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang, sedang mengusulkan Base Tranceiver Station (BST) di Kabupaten Pandeglang tahun 2020.
“Kami mengusulkan pembangunan BTS di delapan titik, meliputi Kecamatan Koroncong, Patia, Sumur, Cibitung, Mekarjaya, Cikeusik, Mandalawangi, dan Kecamatan Picung,” ungkapnya.
Baca Juga: Jangan Saling Menyalahkan, Lawan Hacker Harus Kompak
Nantinya, kata Irna, Pemda hanya berperan untuk sebatas menyiapkan lahan. Adapun BTS maupun infrastruktur lainnya akan menjadi kewenangan BAKTI. Hanya saja lanjutnya, usulan itu belum dikatakan menjangkau semua wilayah di Pandeglang. Sebab masih ada beberapa titik yang membutuhkan jaringan.
“Namun kami tidak tahu apakah nantinya akan menyediakan layanan 4G. Itu tergantung dari BAKTI. Kami hanya mengusulkan saja,” tandasnya
Menanggapi hal itu, Direktur Pelayanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah pada BAKTI Kominfo, Danny Januar mengakui, bahwa Pandeglang membutuhkan peningkatan jaringan seluler. Apalagi dari program 7.904 pembangunan Base Transceiver Station (BTS), Pandeglang tidak termasuk didalamnya.
“Memang Pandeglang sudah terlepas dari status kabupten tertinggal, dan menjadi prioritas. Namun demikian kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan masyarakat itu yang paling utama,” katanya.
Namun Danny memastikan, rekomendasi dari DPR RI akan ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi wilayah di Pandeglang yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Kata dia, BAKTI juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara komunikasi atau operator seluler.
“Jadi ada namanya coverage prediction. Jadi setiap BTS ada simulasi, kira-kira dia (operator seluler, red) melayani daerah mana saja. Itu kita kumpulkan dari seluruh operator. Nah yang tidak tercover, itu yang kami identifikasi sebagai blank spot,” ungkapnya.
Ditambahkannya, BAKTI juga sudah merencanakan peluncuran Satelit Republik Indonesia tahun 2023 yang seluruh kapasitasnya akan digunakan untuk melayani titik-titik pelayanan publik. “Bahkan di Indonesia itu ada sekitar 149 ribu titik dan salah satunya tentunya di Pandeglang,” pungkasnya. (nipal/aditya)
