SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menghadapi hacker, pemerintah tidak boleh saling menyalahkan terkait jebolnya Pusat Data Nasional (PDN). Sebaliknya Pemerintah harus kompak.
Aksi saling lempar bola panas, terlihat saat Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom Sigma untuk membahas tata kelola PDN Sementara II Surabaya yang terkena serangan hacker, di Gedung DPR.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta Pemerintah tidak saling menyalahkan. Menurutnya, semua pihak seharusnya bahu-membahu menanggulangi masalahnya. Sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang, agar rahasia negara aman dan tidak bocor ke tangan musuh. “Kalau sudah nggak kompak, nggak beres, ini teknologi, sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan,” ujar Mutya.
Menurut Politikus Golkar itu, jika Pemerintah saja tidak kompak dalam menangani krisis, maka musuh menjadi sulit dilawan. Sebab, saat ini dunia sedang menghadapi perang digital yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi “Nggak boleh lagi ada yang, ‘ini karena ini, ini karena ini’. Begitu ya,” tegasnya.
Sementara, anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan, pembobolan PDN menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek. Mulai dari keamanan, ekonomi dan kesehatan. “Kita sedang kalah dalam perang siber,” kata Sukamta, dalam diskusi daring bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor? di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).
Dia mengatakan, dengan bobolnya pusat data nasional, sistem keamanan oleh Polri akan diketahui. Dengan demikian, mudah bagi negara-negara lain yang ingin membuat rusuh di Indonesia dengan mempekerjakan intelijen asing. Belum lagi sisi ekonomi, Sukamta menyebut, pola konsumsi bangsa Indonesia akan diketahui. Hal itu, akan membuat bangsa Indonesia mudah diatur. “Kita kehilangan kekayaan yang sangat luar biasa, kalau dinilai mungkin lebih dari Rp 20 ribu triliun,” pungkas dia.
Untuk diketahui, PDN Sementara di Surabaya yang dikelola oleh PT Telkom Sigma dibobol hacker sejak 20 Juni 2024. Hacker meminta uang tebusan hingga Rp 131 miliar sebagai imbalan pengembalian data. Pemerintah menolak memberikan tebusan. Akibatnya, ada 282 tenant terganggu. Salah satunya layanan imigrasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menegaskan, saat ini prioritasnya memulihkan tenant-tenant yang memiliki back up data. Menurut dia, baru ada 44 tenant layanan Pemerintah yang memiliki cadangan data.
Sejauh ini, sudah ada lima tenant yang dipulihkan dari serangan Ransomware. Ditargetkan hingga akhir Juni nanti sebanyak 18 tenant bisa dipulihkan. Selain itu, pembangunan PDN permanen di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipastikan terus dikerjakan. Sembari menunggu, Pemerintah tetap menggunakan PDN sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan, PDN sementara 2 di Surabaya, dan fasilitas cold storage di Batam.
Pembangunan fasilitas penyimpanan data ini diprediksi rampung Agustus 2024. Selain keamananya ditingkatkan, Kominfo juga mewajibkan setiap tenant atau pengguna layanan PDN membackup datanya. Jaga-jaga datanya hilang karena dijebol hacker. “Kasus ini kan menjadi pembelajaran berharga,” ucap Usman Kansong.
Pakar Keamanan dan Siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menegaskan, PDN itu adalah objek vital strategis nasional. Sehingga, tingkat pengamanannya tidak boleh sembarangan. Karena itu, kata dia, dalam tata kelolanya dibutuhkan pola pikir yang sama. Apalagi, saat ini dunia sudah masuk dalam era teknologi digital. Sehingga perang selanjutnya tak lagi mengharuskan angkat senjata. “Presiden Jokowi pernah bilang bahwa data is the new oil, tapi menurut saya ini adalah emas batangan yang di tengahnya ada berlian. Sehingga harus kita jaga dengan cara apapun,” ungkapnya.
Virus elektronik, disebut Ardi, bisa menyerang tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan dibekali pelatihan yang cukup agar mampu menghadapi krisis. Meski begitu, Ardi tidak mau menunjuk siapa yang salah dalam kasus ini. Menurutnya, insiden bobolnya PDN sementara II Surabaya adalah kelalaian semua pihak. “Jangan cari kambing hitam,” ujarnya. Agar kejadian serupa tak terulang, kata dia, diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah hingga masyarakat yang ahli di bidangnya. (rm)
