SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Tangerang membuat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi tak jelas. Padahal, kegiatan ini sebelumnya telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat diselenggarakan pada Juli mendatang.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan saat ini pihaknya enggan memikirkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Lantaran, kasus Covid-19 yang terus meningkat di Kota Tangerang. Pemkot Tangerang akan fokus pada percepatan penanganan Pandemi Covid-19 terlebih dahulu.
“Kita lagi nggak mikirin tatap muka nih. Yang dipikirkan penanganan dulu,” ujar Arief R. Wismansyah, Senin (21/6/2021).
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang, Jamaluddin. Dirinya pun belum dapat menjawab ihwal pelaksanaan PTM. Lantaran, saat ini Kota Tangerang berstatus zona merah penyebaran Covid-19.
“Saya belum bisa jawab PTM sekarang karena sekarang zonanya masih merah. Belum tahu situasi karena dari pusat ada beberapa zona merah masih himbauan daring, masih belum ada,” katanya.
“Masih rawan, sekarang rawan nih, Jakarta sja merah semua. Karena situasi masih turun naik aja nih,” katanya.
Baca Juga: Hadiri Perayaan Dewi Kwan Im, Sachrudin: Kerukunan Jadi Kekuatan Membangun Daerah
Oleh sebab itu, Dindik Kota Tangerang masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait pembelajaran tatap muka. Padalah kata Jamal pihaknya sudah menyiapkan untuk berbagai hal untuk PTM ini.
“Di Kota Tangerang masih rawan kan yah peningkatan kondisi Covid-19 ini, jadi kaitan dengan PTM ini tetap menunggu arahan dari pusat, menunggu arahan dari pimpinan karena saya belum bisa jawab dengan pasti melihat kondisi sekarang ini. Padahal semua sudah disiapkan,” jelas Jamaludin.
Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan PTM. Pasalnya, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda.
Tambahan kasus baru justru terus terjadi, bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur lebaran diduga akibat varian Delta mutasi India, membuat kasus penularan terjadi begitu cepat.
“Anak-anak yang terinfeksi Covid-19 juga sangat tinggi, sudah mencapai 12,5 persen. Ketiadaan ruang ICU bagi pasien Covid usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal dunia. Sehingga angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam siaran persnya.
Selain itu, kata Retno, Satgas Covid-19 mencatat kasus konfirmasi positif secara nasional bertambah 13.737 pada Minggu (20/6/2021). Total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.989.909 kasus. Dari angka tersebut, 12,5 persen yang terinfeksi Covid-19 adalah usia anak.
Baca Juga: Tutup Liga Santri 2025, Sachrudin: Junjung Sportivitas dan Ukhuwah Islamiyah
Adapun angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia. Padahal, sekolah tatap muka belum mulai dibuka secara serentak. Angka keterisian tempat tidur atau BOR di rumah sakit juga kritis. BOR di sejumlah provinsi Pulau Jawa berada di atas ambang batas WHO sebesar 60 persen.
Seperti Jakarta telah mencapai 84 persen, Jawa Barat 81 persen, Banten 79 persen, Jawa Tengah 79 persen, dan Yogyakarta 74 persen. Sementara di Wisma Atlet, sisa tempat tidur untuk pasien Covid-19 sebanyak 1.352 unit dari total 7.394.
Ada sepuluh provinsi di Indonesia dengan prevalensi tertinggi, per 20 Juni 2021, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, D.I Yogjakarta, Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Papua Barat, Riau, dan Sumatera Barat. DKI Jakarta mencatat jumlah tertinggi sebanyak 5.582 kasus.
“KPAI mendorong Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menghentikan ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah yang positivity ratenya di atas 5 persen,” kata Retno.
KPAI juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. Mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah di atas 5 persen. Bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka.
Kata Retno, pihaknya juga mendorong agar kebijakan buka sekolah tatap muka di Indonesia tidak diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity ratenya dibawah 5 persen, KPAI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat.
“Di wilayah-wilayah kepulauan kecil yang sulit sinyal justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya 2 jam, siswa yang hadir hanya 25% dan hanya 1-2 kali seminggu,” ujar Retno.
KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak harus mengutamakan hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan nomor 3. “Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar. Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yg meninggal karena Covid-19, menurut data IDAI angkanya sudah tertinggi di dunia,” imbuhnya.
KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus Covid untuk pasien usia anak. Ketiadaan ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Covid-19 sulit diselamatkan ketika kondisinya kritis. (irfan/gatot)
