SATELITNEWS.ID, SERANG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, menerapkan tugas kedinasan baru selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, yang terus meningkat.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Nomor : 800/1469-BKD/2021 tentang, Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Pergi Keluar Daerah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal 2 Juli 2021. Surat Edaran tersebut berlaku, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021.
Surat Edaran Sekda Banten itu, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
Kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten ini juga, memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, yang saat ini semakin meningkat dan memerlukan perhatian yang sangat serius.
Pemprov Banten menerapkan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) sebesar 100 persen, bagi Perangkat Daerah kritikal yakni, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Untuk Perangkat Daerah esensial, Pemprov Banten menerapkan 25 persen bekerja di kantor/WFO (Work From Office) dan 75 persen bekerja di rumah /WFH (Work From Home). Yakni bagi Perangkat Daerah esensial: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca Juga: Sekda Al Muktabar Pimpin Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Raya Al Bantani
Sedangkan untuk perangkat daerah selain tersebut pada huruf a dan b, bekerja 100 persen dari rumah (WFH), dengan catatan menugaskan ASN di lingkungannya untuk piket secara bergilir, dengan jumlah maksimal lima orang.
Bagi ASN yang mengalami gejala sakit/terindikasi terinfeksi virus Covid-19, melakukan Tes Swab Antigen/PCR secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Kepala OPD-nya masing-masing.
Selama pelaksanaan tugas kedinasan baik di Kantor maupun di rumah/tempat tinggal agar selalu menjaga Protokol Kesehatan yaitu, menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing), menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.
Surat edaran ini juga, membatasi kegiatan bepergian ASN Pemprov Banten ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang mendesak dan mendapatkan izin atasan. (rus/bnn)
