SATELITNEWS.ID, CIPUTAT— Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menemukan angka pelanggaran aturan PPKM darurat di wilayahnya meningkat. Peningkatan itu ditemukannya saat melakukan monitoring. Benyamin pun membuka kemungkinan melakukan lockdown tingkat kecamatan apabila pelanggaran tetap tinggi.
Benyamin mengungkapkan dalam kegiatan monitoring itu, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker dan sejumlah tempat makan melayani makan di tempat.
“Dalam edaran kami, dijelaskan restoran hanya menerima order aja, takeaway. Enggak makan di tempat. Kami masih saksikan yang tidak menggunakan masker. Alasannya berbagai macam. Lupa, ketinggalan. Termasuk anak-anak, yang kami sesalkan, orang tua bawa anak yang tidak pakai masker. Kemudian, masih melayani makan di tempat. Alasannya tadi bilang belum tahu. Tapi, mereka siap delivery,’’ katanya.
Hal tersebut menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk penyempurnaan penegakan protokol kesehatan di PPKM darurat. Berdasar data, tingkat kepatuhan protokol kesehatan di Kota Tangsel sebelum PPKM darurat mencapai 80,6 persen. Dalam PPKM darurat, tingkat kepatuhan protokol kesehatan justru menurun menjadi 80,4 persen. Angka tersebut masih jauh dari target, yakni 90 persen. Harapannya, selesai PPKM pada 20 Juli, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan sudah sesuai harapan.
“PPKM darurat ini membatasi mobilitas dari satu titik ke titik yang lain. Tangsel sementara ini sudah mendapatkan nilai cukup baik di Kementerian Maritim dan Investasi. Tapi, kalau pelanggaran masih tinggi, tidak menutup kemungkinan yang disekat itu masuk dan keluar dari Tangsel. Tidak mustahil tingkat kecamatan akan kami lockdown,’’ ungkapnya.
Benyamin menjelaskan, lockdown tingkat kecamatan tersebut berarti melakukan penyekatan di setiap kecamatan. Namun pelaksanaan itu bergantung pada perkembangan atau penyebaran kasus Covid-19 di Kota Tangsel.
Baca Juga: Kematian Akibat DBD di Tangsel Nol Sejak 2024, Benyamin: Hasil Kolaborasi Semua Pihak
“Kalau sekarang, yang diterapkan penyekatan di perbatasan ke Tangsel. Nanti, fokusnya kami perkecil apakah di kecamatan atau kelurahan. Kalau kelurahan, sangat banyak. Maka, itu yang akan kami kunci pergerakan orang-orangnya,’’ terangnya.
Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan revisi beberapa poin terkait penerapan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Sebelumnya pemerintah secara tegas telah memberlakukan PPKM Darurat yang sudah berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Hal ini dilakukan demi meminimalisasi mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi penyebaran Covid-19. Poin yang dibahas yaitu terkait pengaturan pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) pada sektor esensial dan kritikal.
“Kami melakukan beberapa penyesuaian, mencermati masukan dan memantau di lapangan, agar pengaturan lebih efisien,” ujarnya secara virtual, Rabu (7/7/2021).
Adapun untuk pelaksanaan di sektor esensial diantaranya, sektor keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Untuk industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Ajak Hidupkan Nilai Pancasila
Luhut menjelaskan, untuk sektor-sektor esensial tersebut, lembaga atau perusahaan terkait dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf yang bekerja di kantor (WFO). Sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen WFO.
Sedangkan, untuk sektor kritikal, Luhut menyampaikan kriteria berupa sektor kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, energi. Lalu logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan. Selanjutnya, petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah).
Untuk sektor kesehatan dan keamanan masyarakat, lembaga atau perusahaan terkait dapat beroperasi maksimal 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Untuk sektor kritikal seperti energi, logistik, hingga utilitas dasar dapat beroperasi maksimal 100 persen staf hanya pada fasilitas produksi atau konstruksi atau pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25 persen staf.
Luhut menambahkan, pihaknya juga mengarahkan agar pelaksanaan vaksinasi di wilayah industri dan pabrik dilakukan dengan lebih masif guna menghindari terjadinya klaster baru.
“Saya minta kita semua satu padu melaksanakan ini. Kita akan bikin lebih ketat kalau sampai minggu depan tidak ada perubahan,” pungkasnya. (irm/bnn/gatot)
