SATELITNEWS.ID, CIPUTAT—Pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana pemberlakuan jam malam di wilayahnya. Langkah itu dilakukan jika warganya sulit didisiplinkan melalui PPKM Darurat.
“Karena penyekatan orang bilangnya jam malam. Ini harus dengan pengaturan yang lebih spesifik. Tapi kalau itu diperlukan saya tidak akan ragu-ragu menerapkan kebijakan itu,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamim Davnie dikonfirmasi, Kamis (8/7/2021).
Dia menegaskan, saat ini penyekatan yang dilakukan petugas gabungan di sejumlah titik perbatasan di wilayah kota Tangsel, cukup efektif menekan mobilitas masyarakat. Namun, masih saja terjadi pelanggaran terhadap penegakan PPKM Darurat di kota tersebut.
“Dalam penyekatan yang akan kita kembangkan kalau sekarang yang diterapkan perbatasan ke Tangsel, nanti lokusnya kita perkecil, apakah di kecamatan atau kelurahan. Tapi kalau kelurahan sangat banyak maka itu yang akan kita kunci pergerakan orang-orangnya,” jelas dia.
Namun begitu, pihaknya masih akan menghitung kekuatan personel gabungan, yang saat ini sudah sangat maksimal bekerja di masa PPKM Darurat.
“Hanya kita hitung Kapolres, Dandim punya orang berapa. Tentu saya akan minta bantuan batalyon kavaleri atau batalyon lanhanud di Tangsel, sambil siapin suplai – suplai sembakonya harus dihitung. Indikatornya seberapa tinggi angka Covid di kecamatan bahkan kelurahan,” tegas Benyamin.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Tegaskan PT APS Tidak Bisa Lepas Tangan
Benyamin Davnie menemukan angka pelanggaran aturan PPKM darurat di wilayahnya meningkat. Peningkatan itu ditemukannya saat melakukan monitoring. Benyamin pun membuka kemungkinan melakukan lockdown tingkat kecamatan apabila pelanggaran tetap tinggi.
Hal tersebut menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk penyempurnaan penegakan protokol kesehatan di PPKM darurat. Berdasar data, tingkat kepatuhan protokol kesehatan di Kota Tangsel sebelum PPKM darurat mencapai 80,6 persen. Dalam PPKM darurat, tingkat kepatuhan protokol kesehatan justru menurun menjadi 80,4 persen. Angka tersebut masih jauh dari target, yakni 90 persen. Harapannya, selesai PPKM pada 20 Juli, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan sudah sesuai harapan. (irm/bnn/gatot)
